Utang Membengkak, Fuadri Minta RSUDZA Tak Lanjutkan Program Boros Anggaran

Ringkasan Berita:

• Fuadri, menyoroti membengkaknya beban utang di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) yang telah mencapai Rp392 miliar.
• “Misalnya videotron di depan itu, jangan paksakan videotron itu. Videotron ini tidak begitu penting bagi masyarakat yang berobat di sini,” kata Fuadri saat kunjungan Pansus LKPJ DPRA
• Keluhan masyarakat yang mulai ramai muncul di media sosial, terutama terkait pelayanan pasien hingga ketersediaan obat bagi pasien kemoterapi. 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRA, Fuadri, menyoroti membengkaknya beban utang di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) yang telah mencapai Rp392 miliar. 

Dalam pembahasan bersama manajemen rumah sakit, ia menilai persoalan utama yang harus segera dibenahi adalah tata kelola keuangan dan pengendalian pemborosan anggaran. 

Salah satunya yakni tidak melanjutkan program-program yang tidak begitu relevan dan mendesak untuk kebutuhan pelayanan di rumah sakit.

“Misalnya videotron di depan itu, jangan paksakan videotron itu. Videotron ini tidak begitu penting bagi masyarakat yang berobat di sini,” kata Fuadri saat kunjungan Pansus LKPJ DPRA bersama manajemen RSUDZA di Banda Aceh, Jumat (8/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta manajemen rumah sakit segera menyiapkan langkah konkret dan agar beban utang tidak terus bertambah pada tahun depan.

Baca juga: RSUDZA Banda Aceh Pastikan Ketersediaan Obat dan Ditanggung JKA

“Atau skema apa yang bapak punya yang bisa disampaikan ke kita untuk menghilangkan angka ini sedemikian rupa? Karena tentu ini akan berdampak luas. 

Dan ini menjadi sebuah keresahan. Saya sendiri merasa resah, saya pun juga tidak enak hati,” ujarnya.

Keluhan masyarakat

Lebih lanjut, ia menyinggung keluhan masyarakat yang mulai ramai muncul di media sosial, terutama terkait pelayanan pasien hingga ketersediaan obat bagi pasien kemoterapi. 

Pihaknya menerima laporan ada pasien yang harus membeli obat di luar rumah sakit. 

Menurut dia, kondisi ini terlalu memberatkan terutama bagi warga dari daerah pedesaan.

Baca juga: Tim Pansus LKPJ DPRA Periksa Layanan Kesehatan & Realisasi Keuangan RSUDZA

“Jadi kalau memang mereka tinggal di desa seperti apa? Nah, ini menyangkut dengan hal-hal yang seperti ini kan harus ada jalan keluar ya, tidak boleh terus seperti ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Fuadri turut menilai rasio jumlah tenaga pelayanan dengan jumlah pasien atau kapasitas tempat tidur di RSUDZA sudah tidak seimbang sehingga memicu pemborosan anggaran.

Menurutnya, dari data yang dipaparkan pihak rumah sakit, jumlah tenaga pelayanan saat ini lebih banyak dari pada pasien yang dilayani. 

Hal itu turut dibenarkan oleh Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia RSUDZA, dr Arifatul Khoirida, dalam rapat tersebut.

“Terlalu besar jumlah pelayannya dibandingkan orang yang dilayani. Sehingga ini menimbulkan pembengkakan, pemborosan. 

Tidak terjadi efisiensi di sini, malah pemborosan,” ungkapnya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan rumah sakit swasta yang dinilai lebih ketat menjaga rasio kebutuhan tenaga kerja dan pelayanan.

“Cuma karena kita ini rumah sakit pemerintah, ini juga ada ukuran yang wajar rasionya ini. Ini berapa yang wajar? Apa 1 banding 2? Kalau ini kan kita sudah mendekati 1 banding 4,” ujarnya.

Untuk itu, Fuadri kembali meminta rumah sakit mulai melakukan efisiensi terhadap program-program yang dianggap tidak mendesak, termasuk penambahan tenaga kontrak dan pengeluaran nonprioritas.

Ia juga menegaskan kontrak yang tidak mendesak sebaiknya tidak lagi ditambah demi menyelamatkan kondisi keuangan rumah sakit.

Selain itu, Fuadri meminta penggunaan listrik dan fasilitas rumah sakit diawasi ketat agar tidak terjadi pemborosan, namun tetap mengutamakan kenyamanan pasien dan tenaga medis. 

Pemakaian ini harus dimonitor terus, jangan sampai pemakaian listrik di setiap titik ini terjadi pemborosan yang luar biasa. 

“Contoh misalnya kenyamanan pasien. Ada ruang-ruangan ini AC-nya sudah tidak bagus ya, ini prioritaskan. Jangan lah pakai kipas angin,” tuturnya.

Ia juga menyarankan agar kebutuhan dasar pelayanan seperti kenyamanan ruang rawat inap, poli, dan ketersediaan obat harus menjadi prioritas utama dibanding program yang bersifat pelengkap.

“Program-program pengadaan yang memang lebih orientasi dicari keuntungan besar ini kita cut (hapus) dulu. Lebih penuhi kebutuhan pelayanan, pelayanan dasar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fuadri mendorong agar ke depan kelebihan SDM yang terjadi di RSUDZA dapat diarahkan ke rumah sakit regional yang akan dibangun pemerintah Aceh. Untuk skemanya bisa diatur lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan.

“Ke depan kan ada rumah sakit regional, nanti bicarakan di Dinkes bagaimana kita plotting ini beberapa SDM kita yang lebih ini, dorong terus ke rumah sakit regional,” pungkasnya.