Haji Uma Isi Kuliah Umum FISIP UIN Ar-Raniry, Bedah Transformasi Peran DPD RI dalam Ketatanegaraan

Ringkasan Berita:

•  Haji Uma menyebut DPD RI sebagai “jembatan keadilan daerah” sekaligus bagian penting dari sistem bikameral Indonesia yang bertugas memastikan suara daerah tidak tenggelam oleh dominasi partai politik di DPR
• Ia menilai transformasi peran DPD RI saat ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
• Untuk Aceh, peran DPD RI sangat penting dalam mengawal implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Senator senior asal Aceh, H. Sudirman S.Sos., M.Sos. atau yang akrab disapa Haji Uma, memaparkan secara kritis dinamika serta transformasi peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan dalam Kuliah Umum bertajuk “Peran DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Menguatkan Representasi Daerah untuk Indonesia yang Adil dan Merata” yang digelar di Ruang Teater Azwar Abubakar, FISIP UIN Ar-Raniry, Selasa (12/05/2026).

Kegiatan ini dihadiri ratusan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Negara.

Acara dibuka langsung oleh Dekan FISIP UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag., yang menegaskan pentingnya kehadiran praktisi politik dalam memperkaya pemahaman mahasiswa terhadap realitas sistem ketatanegaraan.

Dalam sambutannya, Prof. Muji menyampaikan bahwa sosok Haji Uma tidak hanya dikenal sebagai pejabat publik, tetapi juga figur yang memahami aspirasi masyarakat Aceh secara langsung.

Ia menekankan bahwa mahasiswa perlu memahami bagaimana mekanisme representasi daerah bekerja di tengah dominasi politik nasional.

“Mahasiswa FISIP harus mampu menyerap bagaimana mekanisme representasi daerah bekerja di tengah kepungan sistem politik pusat,” ujarnya.

Dalam pemaparan materinya, Haji Uma menyebut Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai “jembatan keadilan daerah” sekaligus bagian penting dari sistem bikameral Indonesia yang bertugas memastikan suara daerah tidak tenggelam oleh dominasi partai politik di DPR.

Ia menilai transformasi peran DPD RI saat ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional.

“Indonesia tidak boleh hanya dibangun dari meja-meja di Jakarta. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang melihat Aceh, Papua, hingga pelosok nusantara sebagai bagian integral pembangunan,” tegas Haji Uma yang disambut antusias peserta.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perjuangan representasi daerah tidak hanya menyangkut persoalan anggaran, tetapi juga menyangkut martabat dan kekhususan daerah yang dijamin undang-undang.

Untuk Aceh, kata dia, peran DPD RI sangat penting dalam mengawal implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Baca juga: Prof. Zulkarnain Beri Kuliah Umum di MES STAIN Meulaboh, Bahas Fiqih Siyasah Era Digital

Diskusi Interaktif

Kuliah umum tersebut juga diwarnai sesi dialog interaktif antara mahasiswa dan narasumber.