Isi Kuliah Umum UIN, Haji Uma Bedah Transformasi Peran DPD RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Ringkasan Berita:

• Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menegaskan pentingnya penguatan peran DPD RI sebagai representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat kuliah umum di UIN Ar-Raniry, Selasa (12/5/2026).
• Menurutnya, DPD RI berperan memastikan kepentingan daerah seperti Aceh tidak tenggelam dalam dominasi politik pusat, termasuk mengawal implementasi UUPA dan distribusi keadilan pembangunan nasional.
• Kuliah umum diikuti ratusan mahasiswa FISIP.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Senator senior asal Aceh, H. Sudirman S.Sos., M.Sos. yang dikenal dengan nama Haji Uma membedah secara kritis dinamika dan transformasi peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Kuliah Umum bertajuk Peran DPD RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Menguatkan Representasi Daerah Untuk Indonesia yang Adil dan Merata yang berlangsung di Ruang Teater Azwar Abubakar FISIP UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Selasa (12/05/2026).

Acara yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara ini dibuka langsung oleh Dekan FISIP UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Dalam sambutannya, Prof. Muji menekankan bahwa kehadiran tokoh praktisi seperti Haji Uma sangat penting bagi mahasiswa untuk menyelaraskan teori politik di kelas dengan realitas di lapangan.

Kehadiran Haji Uma bukan sekadar sebagai pejabat publik, tetapi sebagai sosok yang selama ini diangap memahami denyut nadi aspirasi masyarakat Aceh. Mahasiswa FISIP harus mampu menyerap bagaimana mekanisme representasi daerah bekerja di tengah kepungan sistem politik pusat, ujar Prof. Muji di hadapan para mahasiswa,  unsur pimpinan dan tenaga kependidikan FISIP UIN Ar-Raniry

Dalam pemaparannya, Haji Uma mengatakan DPD RI merupakan Jembatan Keadilan Daerah dan juga jantung dari sistem bicameral di Indonesia yang bertugas memastikan suara daerah tidak tenggelam dalam kepentingan partai politik yang dominan di DPR. Menurutnya, transformasi peran DPD RI saat ini sanat penting dan krusial untuk memperkuat legitimasi daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional.

Indonesia tidak boleh hanya dibangun dari meja-meja di Jakarta. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang melihat Aceh, Papua, hingga pelosok nusantara sebagai bagian integral dari pembangunan. DPD RI hadir untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun daerah yang tertinggal dalam distribusi keadilan dan kemakmuran, tegas Haji Uma yang disambut antusiasme peserta.

Senator yang menyandang gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) Jakarta menjelaskan bahwa perjuangan representasi daerah bukan hanya soal anggaran, melainkan soal martabat dan kekhususan daerah yang dilindungi undang-undang. Bagi Aceh, peran DPD RI sangat vital dalam mengawal implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

Baca juga: UIN Ar-Raniry Perkuat Kompetensi 87 Pengelola Perpustakaan Sekolah di Aceh Utara

Dialog Interaktif dan Harapan Masa Depan Kuliah umum ini menjadi ajang diskusi hangat ketika mahasiswa melontarkan pertanyaan tajam mengenai efektivitas DPD RI dibandingkan DPR RI. Menanggapi hal tersebut, Haji Uma menjelaskan bahwa meskipun terdapat keterbatasan kewenangan dalam fungsi legislasi tertentu, DPD RI memiliki kekuatan pengawasan dan pertimbangan yang mampu menekan kebijakan pusat yang berpotensi merugikan daerah.

Mahasiswa Ilmu Politik dan Administrasi Negara, adalah calon arsitek kebijakan masa depan. Jangan hanya melihat politik sebagai perebutan kekuasaan, tapi lihatlah sebagai alat untuk mengadministrasikan keadilan, tambahnya.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan plakat penghargaan. Kuliah umum ini diharapkan dapat memperkuat nalar kritis mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry dalam memahami struktur kenegaraan, sekaligus memberikan perspektif baru mengenai pentingnya penguatan lembaga representasi daerah demi menjaga keutuhan NKRI yang berkeadilan sosial.(rel/*)