Tegas! Sekda Minta Pejabat Profesional dalam Bekerja dan Jangan Anti Kritik

Ringkasan Berita:

• Sekda Aceh M Nasir menegaskan para pejabat eselon III dan IV harus bekerja dengan disiplin, profesional, dan tidak anti kritik.
• Ia mengingatkan agar kritik dijadikan bahan diskusi untuk melahirkan solusi baru, bukan direspons dengan emosi.
• Pelantikan 120 pejabat ini diharapkan memperkuat birokrasi, mempercepat penyerapan TKD pascabencana, serta mendukung penyusunan RKPA yang lebih fokus pada belanja prioritas.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir memberi penekanan khusus kepada para pejabat eselon III dan IV dalam lingkungan Pemerintah Aceh.

Sekda mengajak seluruh aparatur untuk menunjukkan disiplin dan profesionalisme dalam bekerja. 

Para pegawai dan pejabat harus menjawab dengan kinerja, bukan dengan anti-kritik. 

“Pejabat tidak boleh anti-kritik. Pejabat bek lipeh-lipeh that punyung (pejabat jangan terlalu tipis telinga),” tukas Sekda saat memberi sambutan dalam prosesi pelantikan pejabat pengawas struktural atau eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (12/5/2026) sore. 

“Pejabat itu dirancang--kalau kata Mualem--tanyoe memang tong broh, tempat boh broh (kita memang tempat sampah, tempat buang sampah). Artinya jangan terlalu cepat emosi, terlalu cepat marah,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebagai aparatur negara, setiap tindakan harus dilakukan dengan terukur, dan sesuai, serta wajib menjaga kata-kata dalam bertugas. 

“Sekali lagi saya katakan, terima kritik. Kalau kritik itu membangun, diskusikan di dalam, kemudian lahirkan sesuatu yang baru dari kritik tersebut,” tandasnya.

Baca juga: Sekda Aceh Lantik 120 Pejabat Eselon III dan IV, Minta Percepat Penyerapan TKD

120 Pejabat Dilantik

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir melantik sebanyak 120 pejabat administrator dan pejabat pengawas struktural atau eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh.

Prosesi pelantikan pejabat tersebut berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh di Banda Aceh, Selasa (12/5/2026).

Adapun 120 pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatan ini menduduki posisi Sekretaris Dinas (Sekdis), Kepala UPTD, Kepada Bidang (Kabid), Kepala Bagian (Kabag), hingga Kepala Seksi (Kasi) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Kegiatan pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala SKPA, para Asisten Setda Aceh, dan para ASN dari berbagai SKPA. 

Usai pelantikan dan pengucapan sumpah, Sekda membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). 

Disampaikan bahwa, pelantikan ini juga menjadi bagian dari upaya kita Pemerintah Aceh untuk memperkuat kapasitas birokrasi agar semakin responsif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. 

“Karena itu, saya berharap saudara-saudari dapat segera menyesuaikan diri. Jadi, bek na le (jangan ada lagi) bahas A-B-C, langsung menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada,” tukas Sekda. 

“Lakukan perubahan-perubahan, usulkan sesuatu yang baru kepada pimpinan untuk kemudian bisa dilaksanakan,” katanya. 

Baca juga: Wakil Rektor Unimal Lantik Pejabat Baru, Tekankan Profesionalisme dan Peningkatan Layanan

M Nasir menyebut, saat ini pihaknya dihadapkan pada tantangan kinerja pemerintah yang membutuhkan perhatian dan kerja keras bersama. 

Di mana, sampai dengan 11 Mei 2026, realisasi keuangan Pemerintah Aceh mencapai 26,9 persen, sementara realisasi fisik berada pada angka 29,9 persen.

“Adapun target kita Pemerintah Aceh di tanggal 31 Mei mendatang, realisasi keuangan ditargetkan berada di 29,23 persen, dan 32,23 persen untuk realisasi fisik,” ungkap Sekda.

“Masih ada waktu setengah bulan lagi, tapi jangan berleha-leha karena kemarin di 30 April, kita berhasil mendobrak; hampir 5 tahun kita tidak pernah mendapatkan realisasi anggaran sebesar itu, melewati target,” tegasnya. 

Oleh sebab itu, M Nasir berharap, para pejabat yang hari ini dilantik dapat menjadi motor penggerak percepatan kinerja di instansi masing-masing, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan tepat waktu.

Percepat Penyerapan TKD

Di sisi lain, M Nasir juga meminta para pejabat untuk mendorong percepatan penyerapan tambahan dana TKD (Transfer ke Daerah) yang dikhususkan untuk penanganan pascabencana. 

Kata dia, sesuai amanah Kemendagri, bahwa pada bulan Juni semua proses tender, e-katalog, dan lain sebagainya sudah harus tuntas.

Baca juga: VIDEO - Sekda Aceh Lantik 120 Pejabat Eselon III dan IV

Meski demikian, Nasir menegaskan seluruh proses tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan waspada, jangan ada satu pun yang bertentangan dengan aturan. 

“Saya ulangi, jangan ada yang melanggar aturan yang sudah ada. Aturan perundang-undangan menjadi basis dasar pemikiran kita dalam setiap pelaksanaan kegiatan, baik proyek maupun kegiatan non-proyek,” tegasnya.

Selain itu, kata M Nasir, bahwa Gubernur Mualem menaruh perhatian serius terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang ditargetkan selesai paling lambat 30 Juni 2026.

“Lebih cepat lebih bagus sehingga proses diskusi kita nanti dengan DPRA akan lebih efektif, sehingga kita tidak tertinggal dengan jadwal-jadwal yang kemudian menyebabkan anggaran akan bermasalah pada saat kita anggarkan,” jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa penyusunan RKPA diarahkan untuk lebih fokus pada belanja prioritas.

Termasuk penguatan program JKA dengan pendekatan perencanaan yang disiplin melalui prinsip "Money Follow Program" dan “Evidence-Based Budgeting".(*)