Ombudsman Aceh Awasi Layanan Haji di Asrama Embarkasi dan Bandara SIM, Ini Hasil Temuannya

Ombudsman Aceh Awasi Layanan Haji di Asrama Embarkasi dan Bandara SIM, Soroti Pengelolaan Pengaduan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan haji di Asrama Haji Embarkasi Aceh dan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Dian Rubianty, bersama jajaran asisten Ombudsman.

Dalam pengawasan itu, Ombudsman memastikan kualitas pelayanan terhadap jamaah calon haji berjalan sesuai standar serta bebas dari praktik maladministrasi.

"Diharapkan kualitas layanan pada calon tamu-tamu Allah terus meningkat," ujar Dian kepada pihak penyelenggara. 

Ia menjelaskan upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan standar layanan dan pencegahan maladministrasi.

Saat berada di Asrama Haji Embarkasi Aceh, Ombudsman melakukan pemantauan terhadap proses pemberangkatan jamaah haji dari asrama menuju Bandara SIM menggunakan bus. 

Dalam rangka meninjau kesiapan sarana dan prasarana pendukung bagi jamaah selama berada di asrama haji, beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut. 

Adapun fokus pengawasan antara lain kesiapan layanan kesehatan, pengelolaan pengaduan masyarakat, kesiapan petugas dan tim pendamping, kenyamanan fasilitas, hingga aksesibilitas layanan bagi jemaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus.

Saat berbincang dengan para Asisten Ombudsman, secara umum jamaah menyampaikan puas atas layanan selama berada di Asrama, termasuk respon petugas terhadap hal-hal yang disampaikan jemaah.

"Keluhan jamaah sudah mendapat respon. Tapi belum ada petugas khusus pengelola pengaduan di Asrama Haji," kata Dian.

Oleh karena itu Ombudsman mendorong ada unit khusus yang ditugaskan untuk pengelolaan pengaduan.

Menurut ketentuan perundangan, pengelolaan pengaduan adalah mandat yang harus dipenuhi penyelenggara layanan, bukan untuk penyelesaian keluhan masyarakat saja. 

Pengelolaan pengaduan yang sesuai ketentuan akan menyediakan data untuk monitoring dan evaluasi. 

Hal ini penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang.