Material Bangunan Terus Naik, Developer Perumahan di Aceh Terancam Ambruk

Ringkasan Berita:Kenaikan harga dan kelangkaan material bangunan hingga 30–70 persen mengancam keberlangsungan developer perumahan di Aceh.

 

Distribusi terganggu, biaya konstruksi meningkat, sementara harga rumah subsidi tetap dibatasi pemerintah.

 

REI meminta intervensi pemerintah agar sektor properti tidak ambruk dan pembangunan perumahan masyarakat tetap berjalan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kenaikan harga material bangunan secara terus menerus yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mulai mengancam keberlangsungan usaha developer perumahan di Aceh. 

Kondisi tersebut membuat Real Estat Indonesia atau REI Aceh merasa khawatir terhadap kondisi para developer perumahan di Aceh. 

Kenaikan harga semen, besi, baja ringan, pasir hingga bahan pendukung lainnya dinilai semakin menekan biaya pembangunan rumah, khususnya rumah subsidi.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI Aceh, Zulkifli HM Juned menyebut, lonjakan harga material yang terjadi secara bertahap dan terus-menerus membuat banyak pengembang kesulitan menjaga stabilitas usaha. 

“Sekarang batu bata di Banda Aceh sudah sekitar Rp900 per butir, bahkan di kabupaten bisa mencapai Rp1.200. Padahal sebelumnya hanya Rp500 sampai Rp700 per butir,” kata Zulkifli, kepada Serambinews.com, Rabu (20/5/2026).

Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi membuat sejumlah developer mengalami penurunan kemampuan pembangunan, bahkan terancam berhenti beroperasi apabila tidak ada solusi konkret dari pemerintah. 

Pasalnya, para pengembang saat ini juga harus menghadapi tingginya biaya konstruksi, kenaikan ongkos distribusi, serta melemahnya daya beli masyarakat.

“Kenaikan harga material rata-rata sudah mencapai 30-40 persen. Bahkan untuk beberapa material malah sudah ada 70 persen naiknya,” ujarnya.

Baca juga: Dirjen Perumahan Perdesaan Soroti Lambatnya Pemulihan Pascabencana di Aceh

Lebih lanjut, Zulkifli mengungkap, selain mahal, material bangunan di Aceh saat ini juga tergolong langka lantaran tingginya kebutuhan pembangunan secara bersamaan dengan proyek pemerintah, seperti pembangunan huntap-huntara, Gedung KDMP, Sekolah Rakyat, hingga Dapur MBG.

Selain itu, distribusi material dari Medan, Sumatera Utara, juga terganggu akibat persoalan transportasi dan belum rampungnya jembatan di Kutablang, Bireuen. 

Kondisi tersebut diperparah antrean panjang BBM di SPBU yang dinilai ikut menghambat distribusi barang.

“Material yang didatangkan dari Medan sangat tergantung transportasi. Sekarang pengiriman terkendala, ditambah antrean BBM di mana-mana dan kemacetan di Kutablang sampai berjam-jam,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah melakukan intervensi serius, terutama terhadap penjualan semen yang kini kerap melebihi harga eceran tertinggi (HET). 

Menurutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan, banyak developer berpotensi mengalami kesulitan keuangan hingga terlilit hutang perbankan.

“Kami berharap ada perhatian pemerintah agar pengusaha tidak ambruk dan tidak terjebak kredit macet,” ujarnya.

Baca juga: Siapa Mengendalikan Pertumbuhan Banda Aceh-Aceh Besar?

Zulkifli juga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis, seperti menjaga stabilitas harga material bangunan, memberikan kemudahan bagi pengembang, hingga melakukan evaluasi terhadap batas harga rumah subsidi agar sektor perumahan tetap bertahan.

Menurutnya, banyak developer yang telah menyepakati harga jual rumah dengan konsumen sejak awal pembangunan, sementara harga material terus melonjak di tengah proses pengerjaan. 

“Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa perhatian serius, kami khawatir banyak developer di Aceh bisa ambruk dan pembangunan perumahan masyarakat ikut terdampak,” tegasnya.

Tidak Turunkan Kualitas Bangunan

Kendati demikian, Zulkifli menegaskan pengembang tidak akan menurunkan kualitas bangunan untuk menekan biaya.

“Kami tidak bisa menurunkan kualitas bangunan. Tapi beban biaya terus meningkat dan modal kerja dari perbankan tidak lagi mampu menutup kebutuhan proyek,” katanya.

Zulkifli menilai harga ideal rumah subsidi di Aceh saat ini seharusnya sudah berada di kisaran Rp200 juta hingga Rp250 juta per unit, menyesuaikan kenaikan harga material dalam beberapa tahun terakhir.

“Pengembang sudah menjerit sejak tiga tahun lalu. Ini bukan hanya persoalan tahun ini saja,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Pusat, Muhammad Novan. 

Menurutnya, sejauh ini Aceh masih sangat bergantung pada pasokan material dari Medan, terutama besi, kabel, seng, baja ringan, dan bahan bangunan lainnya.

Ia juga menilai, lonjakan kebutuhan material akibat berbagai proyek pemerintah membuat stok di pasaran semakin terbatas.

Baca juga: Harga Emas di Banda Aceh Kembali Tergelincir Hari Ini, 20 Mei 2026 Dijual Turun Segini Per Mayam

“Kondisi ini sangat berat bagi developer. Di satu sisi harga material naik dan langka, tetapi di sisi lain harga rumah tetap dibatasi pemerintah,” kata Novan.

Ia berharap pemerintah segera menghadirkan solusi agar sektor properti di Aceh tidak semakin tertekan. 

Menurutnya, sektor properti memiliki dampak besar terhadap pergerakan ekonomi karena ikut menggerakkan banyak usaha lain, mulai dari bahan bangunan hingga tenaga kerja konstruksi.

“Kalau sektor properti terganggu, maka banyak sektor lain juga ikut terdampak,” ungkapnya.

Diketahui, REI merupakan asosiasi perusahaan pengembang properti dan real estat tertua dan terbesar di Indonesia. Asosiasi ini juga menjadi tempat berkumpulnya para pengusaha properti di Indonesia.(*)

Baca juga: Begini Tahapan Pencairan Bantuan Stimulan Perumahan untuk Korban Banjir