Dirjen Perumahan Perdesaan Soroti Lambatnya Pemulihan Pascabencana di Aceh

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Edi Sutami | Gayo Lues

SERAMBINEWSCOM, BLANGKEJEREN – Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Imran melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Gayo Lues, Kamis (14/5/2026).

Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kondisi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi.

Sekaligus mengevaluasi lambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.

Dalam pertemuan dengan Bupati Gayo Lues, Imran menegaskan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi RI.

“Mendagri meminta saya segera turun ke Aceh untuk mengetahui kendala di lapangan sehingga pemulihan pascabencana berjalan lama,” ujarnya.

Baca juga: Masa Pemulihan Aceh Butuh Waktu 3 Tahun, Begini Penjelasan Mendagri

Sorotan Pemerintah Pusat

Imran menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian utama Pemerintah Pusat.

Antara lain percepatan pendataan infrastruktur rusak, normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap), serta evaluasi Transfer ke Daerah (TKD) yang penyerapannya dinilai masih lambat.

Ia meminta agar anggaran yang dikembalikan dapat diprioritaskan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain itu, Imran juga menyoroti perbaikan cetak sawah masyarakat yang terdampak bencana.

Ia meminta pemerintah daerah segera melaporkan kendala agar kementerian terkait bisa memberikan dukungan.

Pemerintah Pusat juga menginstruksikan agar posko bencana tetap aktif untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi satu pintu.

Baca juga: Hati-hati, Ada Pengerukan Jalan di Jembatan Puloe Ie Aceh Selatan, Rawan Kecelakaan

Kendala di Daerah

Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyampaikan bahwa progres pembangunan Huntara sudah mencapai 98 persen, namun masih terkendala pasokan listrik dan air bersih.

Untuk pembangunan huntap, pemerintah berencana merelokasi 20 desa yang berada di zona merah ke lokasi yang lebih aman.

Suhaidi juga menyoroti minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.