DPMPTSP Bireuen Gelar Forum Konsultasi Publik, Bahas soal Perizinan dan Nonperizinan

Ringkasan Berita:

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen menggelar Forum Konsultasi Publik terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan di Aula Hotel Bireuen Jaya.
• Forum ini bertujuan menghimpun masukan masyarakat dan pelaku usaha terkait prosedur, biaya, sistem OSS, hingga kendala teknis dalam pelayanan perizinan.
• Wakil Bupati Razuardi berharap forum tersebut mampu melahirkan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, akuntabel.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bireuen, Rabu (20/5/2026), menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bireuen tersebut dibuka Wakil Bupati Bireuen, Razuardi, dan berlangsung di Aula Hotel Bireuen Jaya.

Kepala DPMPTSP Bireuen, Ir Ritahayati ST, mengatakan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya bidang perizinan dan nonperizinan, harus senantiasa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi terbaru.

Forum ini dihadiri para pemangku kepentingan yang merepresentasikan berbagai unsur, antara lain OPD teknis, UMKM, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, media massa/media online, dan pelaku usaha.

Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan langkah strategis dalam penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Bireuen.

Adapun tujuan kegiatan untuk mendapatkan masukan, saran, dan evaluasi dari berbagai elemen masyarakat guna perbaikan prosedur, durasi waktu, serta kepastian biaya pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Baca juga: Sebelum Disembelih untuk Meugang dan Kurban, Kadis Peternakan Bireuen Ingatkan Agar Hewan Diperiksa

Kemudian, mengidentifikasi dan menganalisis kendala dalam pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha yang masih dianggap rumit oleh pelaku usaha.

Selain itu, mengkaji dinamika dan perubahan sistem Online Single Submission (OSS) serta dampaknya terhadap proses perizinan di daerah.

Forum juga membahas dampak bencana banjir terhadap keberlangsungan usaha dan pemenuhan kewajiban perizinan.

Selanjutnya, menginventarisasi isu-isu lain yang berkembang dalam penyelenggaraan perizinan, termasuk hambatan teknis, koordinasi antarinstansi, dan pemahaman pelaku usaha.

Kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan kemudahan, kepastian, dan efektivitas pelayanan perizinan.

Wakil Bupati Razuardi dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kabupaten Bireuen menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tersebut.

Baca juga: Disnak Aceh Vaksinasi Puluhan Anjing Warga di Juli Bireuen, Cegah Penyebaran Rabies

Menurutnya, kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen dan upaya nyata bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya sektor pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bireuen.

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang prima, katanya, merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.