Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil Desak DPRK Panggil TAPK, Ini Alasannya 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil, mendesak DPRK setempat panggil Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).

Langkah itu dilakukan untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait progres pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil, yang dinilai belum maksimal. 

Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil tahun 2026 telah disahkan.

"Masyarakat belum melihat adanya percepatan pembangunan yang signifikan di berbagai sektor. 

Banyak program yang seharusnya mulai berjalan justru terkesan stagnan," kata Ketua Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil, Syahrul Manik, Senin (25/5/2026).

Baca juga: Jelang Iduladha, Kaum Ibu Padati Pasar Tradisional Singkil Berburu Bumbu Dapur

Menurut Syahrul Manik kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat APBK yang merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat.

"APBK sudah sah, anggaran sudah tersedia, tetapi masyarakat bertanya-tanya di mana realisasi pembangunan yang dijanjikan," ujar Syahrul Manik.

Syahrul Manik menyatakan, DPRK sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Khususnya terkait penggunaan dan realisasi APBK 2026. Oleh karena itu, DPRK diminta tidak tinggal diam melihat lambannya progres pembangunan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Baca juga: Polres Aceh Selatan Amankan 3 Terduga Pelaku Perambahan Hutan di Suaka Margasatwa Rawa Singkil

"Melalui RDP yang terbuka dan transparan, kami meminta DPRK memanggil TAPK beserta pihak-pihak terkait untuk menjelaskan secara rinci apa yang menjadi penyebab utama mandeknya pembangunan," tegasnya.

Kondisi ekonomi masyarakat

Syahrul Manik menegaskan keterlambatan realisasi pembangunan akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Mengingat perputaran ekonomi daerah dinilai banyak ditopang dari realisasi program yang tertuang dalam APBK.

Baca juga: Imbas Listrik Padam di Sumatera, 4 dari 7 Warga Kehilangan Nyawa, Polisi Ungkap Penyebabnya

Jika situasi ini terus dibiarkan, ia memperkirakan akan muncul ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Bukan hanya itu Syahrul Manik mengingatkan bahwa lambannya progres pembangunan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru.

Mulai dari terganggunya pelayanan publik, terhambatnya pembangunan infrastruktur dasar, hingga tidak optimalnya program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat.(*)

Baca juga: Harga Emas Pegadaian Meroket Siang Ini, UBS Naik Hingga Rp40 Ribu, Cek Rincian per 25 Mei 2026