Mualem Surati Menteri Bahlil Minta Gas WK Andaman Selatan Diolah di Arun

Ringkasan Berita:

• Mualem meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar gas dari WK Andaman Selatan tidak langsung dialirkan keluar daerah, melainkan diolah di KEK Arun, Lhokseumawe.
• Permintaan ini tertuang dalam surat resmi yang juga mengusulkan pemanfaatan fasilitas darat (OPF/ORF) di Arun, demi memberi nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Aceh.\
• Mualem menegaskan, pengelolaan gas harus memberi manfaat nyata bagi Aceh, agar tidak terulang pengalaman masa lalu proyek gas Arun.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem meminta agar gas dari Wilayah Kerja (WK) South Andaman atau Andaman Selatan tidak langsung dialirkan ke luar Aceh, melainkan diolah terlebih dahulu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. 

Hal itu guna memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat Aceh.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat Gubernur Aceh Nomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia.

Dalam surat itu, Pemerintah Aceh meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo WK South Andaman hingga tercapai kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy terkait konsep pengembangan lapangan gas tersebut.

Dalam surat itu juga, Pemerintah Aceh mengungkapkan, bahwa Mubadala Energy mengusulkan pengembangan Lapangan Tangkulo menggunakan Floating Production Storage Offloading (FPSO), yakni fasilitas terapung untuk mengolah migas (minyak dan gas).

Sementara Tim PoD Pemerintah Aceh mengusulkan pengembangan terintegrasi Lapangan Tangkulo dan Layaran dengan memanfaatkan fasilitas Onshore Processing Facility (OPF) atau fasilitas pengolah migas di daratan yang berada di KEK Arun.

Baca juga: Mualem Bahas Blok Andaman dengan Pimpinan Mubadala Energy di Jakarta

“Berkenaan hal tersebut, kami mengharapkan Bapak Menteri kiranya berkenan menunda penandatanganan Persetujuan PoD I Lapangan Tungkulo WK South Andaman sampai adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Mubadala Energy,” bunyi salah satu poin surat tersebut.

Tak hanya itu, Pemerintah Aceh juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah menyurati pimpinan Mubadala Energy terkait usulan strategis pengembangan Blok South Andaman.

Termasuk pemanfaatan infrastruktur eks PT Arun NGL sebagai Onshore Receiving Facility (ORF) untuk pemrosesan gas di darat dan hilirisasi gas dari Blok South Andaman.

Maksimalkan SDA Aceh

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi membenarkan permintaan yang tertuang dalam surat Gubernur Aceh tersebut. 

Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah Aceh bertujuan memastikan sumber daya alam (SDA) Aceh memberi manfaat maksimal bagi masyarakat daerah.

“Iya, benar surat itu. Karena tujuannya memang untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh, meningkatnya serapan tenaga kerja lokal juga,” kata Nurlis kepada Serambinews.com pada Senin (1/6/2026) malam.

Sikap tersebut juga sejalan dengan pandangan yang disampaikan Mualem dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh di Meuligoe Gubernur Aceh, beberapa hari lalu.

Baca juga: Dukung Langkah Mualem, Puteh Usman: Gas Blok Andaman Sudah Tepat Diolah di KEK Arun