PoD Mubadala Masih Tertahan, Terkait Sengkarut Gas Blok Andaman

Jika sisa gas tersebut langsung dialirkan melalui pipa ke luar daerah, Aceh secara mutlak tidak akan mendapatkan nilai tambah apa pun secara ekonomi makro. "Apa masalah bagi Aceh ketika itu (gas) dialirkan ke pipa? Tentu saja kalau tidak ada perubahan (PoD) Aceh tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang menjadi konsen," jelas Nasri.(yn)

Risiko Investasi Luar Biasa Tinggi

Nasri juga mengingatkan bahwa dari kacamata bisnis, terdapat tantangan besar yang harus diselesaikan bersama.  Ia mengatakan, bahwa proyek eksplorasi Mubadala berada di laut dalam (deep sea water) yang membutuhkan biaya modal teknologi tingkat tinggi serta risiko investasi yang luar biasa tinggi bagi pihak investor.

Sisi komersial inilah yang dinilai belum menemukan titik temu yang sinkron antara kemampuan daya beli industri lokal di Aceh dengan keekonomian proyek operator. "Jadi pertanyaannya ini lebih ke skema bisnis. Informasi yang saya dengar, harga gas jual dari Mubadala itu berada di angka 9 dolar AS per MMBTU," kata Nasri.

"Pertanyaannya sekarang, kalau dialirkan ke Aceh, apakah ada industri yang bisa menyerap kapasitas produksi sekitar 100 MMscfd? Dan kalau mau dipakai, dialirkan dan digunakan di Aceh, apakah pemanfaatan angka 9 dolar itu masih masuk dalam skema bisnis mereka atau tidak?" pungkas Kepala BPMA tersebut.

Mualem minta Gas Andaman diolah di Arun

Latar belakang perselisihan ini mencuat setelah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengirimkan surat bernomor 500.10/2264 kepada Menteri ESDM RI. Dalam surat tertanggal 27 Februari 2026 tersebut, Mualem meminta Pemerintah Pusat menunda penandatanganan PoD I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman.

Pemerintah Aceh secara tegas menolak usulan Mubadala Energy yang ingin menggunakan fasilitas terapung Floating Production Storage Offloading (FPSO) di atas laut lepas. Sebaliknya, Tim PoD Aceh menuntut pengembangan terintegrasi antara Lapangan Tangkulo dan Layaran menggunakan Onshore Processing Facility (OPF) atau kilang darat.

Fasilitas ini rencananya memanfaatkan infrastruktur eks PT Arun NGL di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, membenarkan langkah diplomasi yang diambil oleh Mualem tersebut.

“Iya, benar surat itu. Karena tujuannya memang untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh, termasuk meningkatkan serapan tenaga kerja lokal,” ujar Nurlis kepada Serambi, Senin (1/6/2026) malam. Sikap tegas ini selaras dengan pandangan Mualem dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh di Meuligoe Gubernur Aceh beberapa hari sebelumnya.

Ia menekankan bahwa daerah harus memetik manfaat nyata dari kekayaan alamnya. “Nyan pipa yang dipeuget ue Jakarta, tanyoe ka hana le sapeu meuteumeng enteuk (Pipa gas yang dibangun itu langsung dibawa ke luar, kita tidak mendapat apa-apa nanti),” cetus Mualem. Mualem mengingatkan kembali trauma masa lalu saat kejayaan mega proyek gas Arun di bawah rezim Orde Baru.

Kala itu, Aceh hanya diposisikan sebagai "penonton terbaik" tanpa merasakan dampak kesejahteraan atau penyerapan tenaga kerja yang signifikan.(yn)