95 Hektare Sawah Rusak Berat di Pidie Butuh Penanganan Segera

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Pidie membutuhkan dukungan pusat untuk rehabilitasi 95 hektare sawah rusak berat akibat bencana hidrometeorologi.
• Biaya rehabilitasi lahan pertanian tersebut diperkirakan mencapai Rp98 juta per hektare atau total sekitar Rp5 miliar.
• Dr. Safrizal ZA meminta Pemkab Pidie segera memulai pekerjaan dengan sumber daya daerah sebagai sinyal keseriusan bagi pemerintah pusat.

Safrizal: Keseriusan Pidie Jadi Sinyal ke Pusat

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH– Sebanyak 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, yang rusak berat akibat bencana hidrometeorologi hingga kini belum dapat dipulihkan secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi lahan pertanian tersebut.

Persoalan itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Hasballah SP MM, kepada Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr Safrizal ZA, dalam pertemuan di Sigli, Jumat (5/6/2026) kemarin.

Menurut Hasballah, sawah yang berada di belakang Kantor Camat Mutiara tersebut tertimbun material bencana dengan ketebalan mencapai satu meter. Kondisi itu menyebabkan biaya rehabilitasi mencapai sekitar Rp98 juta per hektare.

"Jika tidak segera ditangani, lahan tersebut berpotensi beralih fungsi. Padahal sebelum bencana, kawasan itu merupakan sawah produktif dengan indeks pertanaman tiga kali setahun," katanya.

Ia menjelaskan, Pemkab Pidie telah menyiapkan dana transisi sebesar Rp500 juta. Namun anggaran tersebut hanya cukup untuk merehabilitasi sekitar lima hektare lahan.

Baca juga: Usai Sukses Sabet Gelar Juara Umum, Perbakin Aceh Besar Bidik 10 Emas di PORA XV 2026

Selain sawah rusak berat, terdapat 120 hektare sawah rusak sedang yang telah dibuat Studi Investigasi Desain (SID) oleh Universitas Malikussaleh. Sementara 287 hektare sawah rusak ringan telah dibersihkan dan kembali berproduksi, bahkan sudah dua kali panen sejak pemulihan dilakukan.

Menanggapi laporan tersebut, Safrizal memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi untuk 95 hektare sawah rusak berat mencapai sekitar Rp5 miliar. Ia meminta Pemkab Pidie segera memulai pekerjaan menggunakan sumber daya yang tersedia sambil menunggu dukungan dari pemerintah pusat.

"Kita harus bergerak lebih dulu. Keseriusan daerah akan menjadi sinyal bagi pemerintah pusat untuk membantu proses pemulihan pascabencana," ujar Safrizal.

Ia juga meminta Bupati Pidie segera menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Kasatgas PRR Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Prof Dr Tito Karnavian.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas PUPR Pidie, Muntahar, melaporkan pemerintah daerah memiliki 10 unit alat berat yang siap digunakan untuk mendukung rehabilitasi. Armada itu terdiri atas empat excavator, satu grader, satu dozer, serta sejumlah truk dan trado.

Selain sektor pertanian, Pemkab Pidie juga menyampaikan kebutuhan perbaikan sarana air bersih. Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu, mengatakan mesin water intake yang digunakan saat ini sudah berusia tua dan perlu diganti.

Menurutnya, PDAM membutuhkan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik senilai sekitar Rp700 juta serta tambahan 1.000 unit meteran pelanggan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Baca juga: Rata-rata Warga Aceh Timur Hanya Sekolah Sampai Kelas Dua SMP