Massa Demo di Aceh Singkil: Kami Bukan Mengemis, Tapi Tuntut Hak Korban Banjir

Ringkasan Berita:

• Ratusan korban banjir menggelar aksi di Kantor Bupati Aceh Singkil menuntut pencairan jadup tahap II. 
• Demonstran menyoroti ketidakjelasan data penerima bantuan. Dari ribuan warga terdampak banjir, hanya 605 orang yang menerima jadup tahap pertama, sementara banyak korban lain belum mendapat bantuan.
• Bupati Safriadi menjelaskan data usulan jadup tahap II telah diperbarui oleh Dinsos bersama kepala desa, sehingga jumlah calon penerima meningkat dari sekitar 3.000 menjadi lebih dari 8.000 orang.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Massa melakukan unjuk rasa menuntut jatah hidup (jadup) bagi korban banjir ke kantor Bupati Aceh Singkil, di Pulo Sarok, Singkil, Senin (8/6/2026). 

Dalam orasinya massa mengaku datang bukan mengemis, tapi menuntut hak sebagai korban banjir November 2025. 

"Kami datang bukan mengemis. Kami datang menuntut hak kami sebagai korban banjir," teriak massa. 

Pernyataan demonstran cukup beralasan, sebab saat banjir November 2025 lalu ribuan warga Aceh Singkil, jadi korban. 

Berhari-hari mengungsi, hidup tanpa listrik, rumah rusak serta kehilangan harta benda. 

Nahasnya saat bantuan jadup datang hanya untuk 605 korban banjir. Sementara ribuan korban lain yang nasibnya sama tak mendapatkannya. 

Baca juga: VIDEO - Demo Memanas, Bupati Aceh Singkil Teriak Suruh Demonstran Duduk

Para korban banjir lantas meminta Pemkab Aceh Singkil, mengajukan kembali bantuan jadup tahap ke II untuk korban yang belum kebagian.

Sayangnya jangankan kejelasan waktu pencairan jadup tahap II. Data penerima jadup tahap II saja tak jelas, sehingga berujung demonstrasi. 

Menurut demostran sengkarut data penerima jadup dimulai sejak pendataan awal. 

Semestinya pendataan dilakukan Dinas Sosial Aceh Singkil bekerja sama dengan camat dan kepala desa tempat korban banjir berada. 

Namun justru Dinas Sosial mengambil data korban banjir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Bupati Aceh Singkil, Safriadi tak membantah tudingan tersebut saat menemui demonstran. 

Baca juga: Demo Tuntut Jadup, Ini Tuntutan Massa Unjuk Rasa di Kantor Bupati Aceh Singkil

Ia hanya menjelaskan bahwa pendataan tahap kedua calon penerima jadup dilakukan Dinas Sosial dengan kepala desa. 

Kondisi itu tercermin dari jumlah usulan yang diajukan ke Kementerian Sosial, dari sebelumnya sekitar tiga ribu menjadi delapan ribu lebih.

"Yang ini data Dinas Sosial bersama kepala desa, nanti kepala desa bisa menjelaskan," ujar Safriadi. (*)