Haji Uma Desak Pemerintah Buka Skema Bagi Hasil Gas Andaman, Manfaatnya Harus Dirasakan Rakyat Aceh

Haji Uma Desak Pemerintah Buka Skema Bagi Hasil Gas Andaman, Manfaatnya Harus Dirasakan Rakyat Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman SSos MSos atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta pemerintah menyiapkan skema yang jelas, transparan, dan akuntabel terkait pengelolaan Gas Andaman. 

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proyek strategis migas itu memberikan manfaat maksimal bagi Aceh sekaligus mencegah munculnya spekulasi dan gejolak di tengah masyarakat.

Menurut Haji Uma, investasi sektor minyak dan gas merupakan peluang besar bagi Aceh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kepentingan daerah serta dampak ekonomi yang ditimbulkan.

"Kita mendorong agar investasi terus masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”

“Namun di sisi lain, pengelolaannya harus memiliki skema yang jelas dan mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat Aceh," kata Haji Uma dalam pernyataanya, Sabtu (13/6/2026).

Ia menilai pemerintah perlu membuka secara transparan potensi penerimaan yang akan diperoleh daerah maupun pemerintah pusat dari proyek Gas Andaman, termasuk implementasi skema bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Jika produksi nantinya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPA, termasuk skema bagi hasil 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk pemerintah pusat pada produksi di atas 12 mil laut,”

“maka nilai yang diterima masing-masing pihak harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi ini penting agar masyarakat mengetahui manfaat yang diperoleh Aceh dan tidak muncul spekulasi liar," ujarnya.

Haji Uma juga meminta Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan SKK Migas menghadirkan bentuk kerja sama yang lebih konkret dan substantif dalam pengelolaan proyek strategis tersebut.

"Perlu ada penjelasan yang nyata mengenai bentuk kerja sama antara BPMA dan SKK Migas. Jangan hanya terkesan normatif dan struktural, tetapi harus terlihat dampak serta pendelegasian kewenangan yang objektif di lapangan," katanya.

Terkait pengembangan fasilitas pengolahan gas, Haji Uma menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Onshore Processing Facility (OPF) di Aceh sebagaimana aspirasi yang berkembang di masyarakat dan sejalan dengan surat yang telah disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), kepada pemerintah pusat.

"Kita mendukung penuh pembangunan OPF di Aceh. Ini merupakan keinginan bersama masyarakat Aceh dan sejalan dengan surat yang telah disampaikan Mualem kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Lebih lanjut, Haji Uma berharap Gas Andaman tidak hanya menjadi proyek produksi migas, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak hilirisasi industri berbasis gas di Aceh.