Pemko Banda Aceh Dianggap Boros, MaTA Soroti Anggaran Konten Medsos Rp 679 Juta

“Begitu juga kemudian muncul anggaran untuk mengelola konten medsos sebesar Rp 679 juta. ini angka yang besar dan pemko menjadikan industri buzzer di Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyoroti anggaran senilai Rp679 juta yang dikucurkan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk membiayai jasa pembuatan konten di media sosial (medsos).

Koordinator MaTA, Alfian, menilai penggunaan anggaran untuk membiayai konten medsos tersebut masuk kategori boros, di tengah kondisi fiskal Kota Banda Aceh yang kacau.

“Tidak ada efesiensi anggaran di sana (Pemko Banda Aceh), padahal kondisi fiskal pemko dalam keadaan kacau,” kata Alfian, dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).

Alfian mengungkap, pemborosan anggaran yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh sudah terlihat sejak adanya alokasi anggaran mencapai Rp3 miliar untuk pengadaan mobil dinas walikota.

“Begitu juga kemudian muncul anggaran untuk mengelola konten medsos sebesar Rp 679 juta. ini angka yang besar dan pemko menjadikan industri buzzer di Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Menurut Alfian, anggaran yang mencapai setengah miliar lebih tersebut lebih layak dialokasikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi mayarakat, daripada untuk memperbaiki citra dengan cara membayar buzzer.

“Kalau pemko membangun industri buzzer maka kondisi ke depan tidak baik-baik saja. Warga disungguhin dengan berita dari buzzer, tapi ekonomi warga dalam keadaan sulit. Seharusnya pemko fokus menyelesaikan permasalah ekonomi bagaimana bisa bangkit,” jelasnya.

Selain itu, kata Alfian, berita yang disebarkan oleh buzzer juga tidak bisa disimpulkan kebenarannya karena hanya sebatas pencitraan.

“Seharusnya anggota DPRK kota Banda Aceh peka dalam pengesahan anggaran dan kondisi ekonomi warga saat ini. Ternyata mereka juga sama sebagai penikmat dari hasil pajak rakyat, nihil kontribusi dan menikmati fasilitas,” tegasnya.

“Kondisi ini tidak patut untuk dibiarkan begitu saja. Warga kota harus kritis, sehingga kita tidak dijadikan sebagai sapi perah oleh mareka melalui pajak,” pungkas Alfian.

Baca juga: Pemko Banda Aceh Buka Suara soal Pembongkaran Reklame Raksasa di Simpang Lima, Begini Penjelasannya

Sementara itu, Jubir Pemko Banda Aceh, Tomi Mukhtar, mengatakan bahwa Pemko Banda Aceh tidak pernah bekerja sama atau menggunakan jasa individu atau kelompok buzzer dalam menjalankan komunikasi publik.

Namun, Pemko Banda Aceh hanya mengikuti perkembangan teknologi informasi dan berkolaborasi dengan para influencer.

“Misalnya dalam mempromosikan ‘Ayo Kembali ke Pasar Aceh’, kita menggunakan jasa influencer agar informasi menyebar luas dan langsung ke masyarakat. Akunnya juga jelas, bukan akun tanpa nama,” kata Tomi.