Komisi XII DPR RI dan BPMA Bahas Industri Hulu Migas Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Rombongan Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di Banda Aceh, Kamis (11/9/2025). Dalam pertemuan ini, kedua lembaga membahas mengenai aktivitas industri hulu migas di Aceh.

Hadir juga dalam pertemuan itu Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, serta perwakilan dinas terkait dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Dalam pertemuan itu, Kepala BPMA, Nasri Djalal menyampaikan, hingga saat ini kinerja produksi migas Aceh yang telah melampaui target, termasuk pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 69 persen.

Katanya, BPMA merupakan lembaga yang lahir dari mandat MoU Helsinki, sebagai regulator dalam pengelolaan sektor hulu migas di wilayah Aceh. Kepada DPR RI, ia juga menyampaikan jika sampai saat ini BPMA belum memiliki kantor sendiri, tapi masih status pinjaman dari Pemerintah Aceh.

“Harapan kami, dapat dibantu untuk membangun gedung permanen untuk operasional BPMA yang ke depannya dapat digabungkan dengan kantor KKKS di Wilayah Kerja Aceh,” ujar Nasri.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menyampaikan, menyoroti penemuan cadangan gas terbesar di Blok Andaman dan berharap putra-putri Aceh dapat diberi kesempatan untuk terlibat dalam investasi yang dilakukan oleh Mubadala. “Biarlah Aceh hidup dengan kekhususannya sendiri asalkan tetap dalam kerangka NKRI,”ujarnya.

Katanya, Pemerintah Aceh sangat mendukung KKKS untuk berinvestasi di Aceh. Karena industri hulu migas dapat mengerakkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Ia mengajak pihak KKS untuk terus berkontribusi untuk Aceh.

“Teruslah berbuat baik untuk masyarakat Aceh, seperti yang telah dilakukan Medco dengan membangun rumah sakit. Pemerintah Aceh sangat mendukung KKKS untuk berinvestasi di Aceh,” ujar Wagub.

Baca juga: SKK Migas Gandeng Media di Aceh Perkuat Sinergi dan Edukasi, Mulai Tahapan Eksplorasi Hingga Operasi

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menyampaikan, tujuan kunjungannya untuk meninjau langsung kondisi industri hulu migas di Aceh, apabila ada persoalan yang perlu dibahas dan dicarikan solusi di tingkat DPR RI.

“Kita ingin mengoptimalkan peran pemerintah daerah untuk lebih efektif dalam mengelola Sumber Daya Alam, khususnya hulu migas. Kita akan mengakses semua model-model keterlibatan pemerintah daerah, seperti melibatkan BUMD dalam partisipasi interest,” jelasnya.

Ia juga mendorong KKKS yang telah menemukan cadangan untuk segera melanjutkan ke proses eksploitasi.

“Indonesia sangat agresif untuk meningkatkan produksi migas negara dengan target 1 juta barel per hari. Jadi kita berharap agar teman-teman KKKS di bawah BPMA untuk mempercepat kerja-kerja agar segera bisa melakukan eksploitasi,” pungkasnya.(*)