Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Komisi VI DPR RI Perkuat Pengelolaan BPKS Sabang

Laporan Rianza Alfandi l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh, meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk memperkuat pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). 

Permintaan itu disampaikan Dek Fadh dalam pertemuan dengan anggota Komisi VI DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Banda Aceh, di Gedung Landmark BSI Banda Aceh, Rabu (17/9/2025). 

“Kami berharap Komisi VI DPR RI dapat membantu Aceh dalam upaya memperkuat pengelolaan BPKS Sabang serta memaksimalkan potensi strategis lainnya,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Dek Fadh juga memaparkan gambaran singkat kekuatan dan peluang investasi Aceh di sektor energi, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan infrastruktur.

Wagub menegaskan, keunggulan geografis, kekayaan alam, dan kekuatan sektor perdagangan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.

Ia menambahkan, letak geografis Aceh yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional Samudra Hindia dan Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai pintu gerbang potensial bagi aktivitas ekonomi regional dan global.

• 25 Tahun BPKS Sabang Masih Mimpi: Ekspor Nihil, Dermaga Sepi, Visi Tinggi

"Aceh memiliki posisi strategis di barat Indonesia, kaya akan sumber daya alam, serta didukung oleh fasilitas pelabuhan dan kawasan industri yang terus berkembang,” jelasnya.

Namun, kata Dek Fadh, posisi strategis tersebut belum memberikan manfaat optimal karena beberapa kendala regulasi, termasuk keterbatasan wewenang pengelolaan BPKS.

Untuk itu, ia pun mengajak para investor dan pelaku usaha melihat potensi besar Aceh dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Diketahui, agenda kunjungan Komisi VI DPR RI kali ini membahas pengembangan ekonomi syariah, peningkatan ketahanan energi listrik, dan pengembangan Kawasan Sabang.

Dalam kunjungan ini turut hadir Ketua Tim Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan (PKB), beserta anggota Ahmad Labib (Golkar), Unru Baso (Gerindra), Randi Zulmariadi (NasDem), Askweni (PKS), dan Faujia Helga (Demokrat). 

Hadir pula perwakilan mitra kerja, antara lain dari PT Danantara, Wakil Direktur Utama BSI, Kementerian BUMN, PT PLN, BPKS Sabang, serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).(*)