Terkait Banyak Anak Putus Sekolah di Aceh Barat, Tarmizi SP Bentuk Satgas Wajib Belajar 13 Tahun

“Satgas harus bekerja maksimal untuk memastikan tidak ada lagi anak Aceh Barat yang kehilangan haknya untuk belajar.” TARMIZI SP, Bupati Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, menyatakan keprihatinannya terhadap tingginya angka anak putus sekolah di daerahnya. Berdasarkan data terbaru, tercatat 1.106 anak di Aceh Barat yang tidak melanjutkan pendidikan formal.

“Anak putus sekolah adalah mereka yang berhenti mengikuti pendidikan sebelum menuntaskan jenjangnya. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari ekonomi keluarga yang lemah, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, hingga minimnya akses dan motivasi belajar,” ujar Tarmizi, Rabu (17/9/2025).

Sebagai langkah konkret, Pemkab Aceh Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Program Wajib Belajar 13 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Satgas ini akan bekerja lintas sektor, melibatkan dinas pendidikan, perangkat gampong, tokoh masyarakat, hingga lembaga sosial, dalam upaya menyelamatkan hak pendidikan anak-anak di Aceh Barat.

Tarmizi menegaskan, Satgas tersebut diberikan mandat penuh untuk menyusun program kerja, menyusun regulasi pendukung, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi program secara berkala. “Satgas harus bekerja maksimal untuk memastikan tidak ada lagi anak Aceh Barat yang kehilangan haknya untuk belajar,” tegasnya.

Selain pembentukan Satgas, Tarmizi juga menekankan pentingnya peran gampong sebagai garda terdepan dalam pembangunan manusia. Melalui penandatanganan MoU antara bupati dan para keuchik, setiap gampong diberi tanggung jawab untuk mendeteksi secara dini potensi anak putus sekolah serta melakukan pemantauan berkelanjutan.

Tak hanya itu, Pemkab Aceh Barat juga meluncurkan sejumlah program prioritas di antaranya, Pendataan Berbasis Gampong untuk memastikan data anak putus sekolah lebih akurat, dan Program Teman Edukasi dan Belajar di Sekolah (Teras).

Selain itu juga ada program Sediakan dan Lengkapi Sarana Prasarana Sekolah (Selaras), Beasiswa untuk Siswa Miskin Berprestasi (Prestasi), Bantuan Alat Sekolah untuk Keluarga Miskin (Balsem), dan kampanye kesadaran pendidikan melalui tokoh agama, adat, dan media lokal. Dengan langkah terpadu ini, Pemerintah Aceh Barat menargetkan penurunan angka anak putus sekolah secara bertahap dan berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar program, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda Aceh Barat yang cerdas, sehat, dan siap menghadapi tantangan pembangunan,” tutup Tarmizi.(sb)

Kepsek Harap SDN Cot Buloh tak Ditutup

KEPALA SD Negeri Cot Buloh, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Nurlaila Kasmi, S.Pd., mengungkapkan harapan besar agar sekolah yang dipimpinnya tidak ditutup, meski saat ini tengah menghadapi krisis jumlah siswa yang mengancam keberlangsungan proses belajar mengajar.

Sekolah yang dulunya dikenal sebagai salah satu SD favorit di wilayah tersebut kini hanya memiliki 23 siswa aktif dengan 13 guru pengajar, yang terdiri dari 2 PNS, 3 PPPK, 1 operator, dan selebihnya guru honorer.

Dalam wawancaranya dengan Serambi, Rabu (17/9/2025), Nurlaila tak bisa menyembunyikan kesedihannya melihat kondisi sekolah yang kian memprihatinkan. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta masyarakat Gampong Cot Buloh dapat duduk bersama mencari solusi, bukan justru mengambil langkah menutup sekolah.

“Kita punya harapan besar kepada masyarakat Cot Buloh dan Pemerintah Aceh Barat untuk tidak menutup sekolah ini. Sekolah ini punya sejarah panjang dan pernah menjadi kebanggaan. Sekarang butuh perhatian dan solusi bersama agar tetap hidup,” ujarnya.

Menurut Nurlaila, salah satu faktor utama yang membuat masyarakat enggan menyekolahkan anak-anak mereka ke SDN Cot Buloh adalah kondisi fisik bangunan yang sangat tidak layak. Sekolah terlihat kusam, banyak atap rusak, dan minim fasilitas pendukung proses belajar mengajar.

“Kami sudah ajukan proposal renovasi ke Dinas Pendidikan tahun lalu. Tapi ditolak karena alasan jumlah siswa terlalu sedikit. Inilah yang menjadi dilema kami,” ujarnya.

Ironisnya, karena jumlah siswa sedikit, permohonan renovasi infrastruktur pun tak dikabulkan, dan karena infrastruktur tidak mendukung, masyarakat pun semakin enggan mendaftarkan anak ke sana. Akibatnya, SDN Cot Buloh seperti terjebak dalam lingkaran masalah yang berulang.

Ia merincikan, jumlah siswa berdasarkan kelas saat ini Adalah, untuk kelas Kelas I, 5 siswa, Kelas II, 6 siswa, Kelas III, 2 siswa, Kelas IV, 2 siswa, Kelas V, 2 siswa dan kelas Kelas VI, 6 orang siswa. “Sejak saya menjabat, kondisi ini memang sudah terjadi. Tapi kami tetap berupaya keras menjaga semangat belajar siswa dan komitmen guru yang masih loyal mengajar di sini,” kata Nurlaila.(sb)

Musyawarah Wali Santri jadi Penentu

PIHAK gampong dan para wali murid berencana melakukan musyawarah untuk menentukan nasib SDN Cot Buloh yang mulai sepi sejak tahun 2020 lalu. 

Senada dengan Kepsek Nurlaila Kasmi, Keuchik Gampong Cot Buloh, Miftahul Hadi juga menyampaikan bahwa penurunan minat siswa disebabkan salah satunya oleh kondisi bangunan sekolah yang sudah usang dan tidak layak pakai. 

“Sudah tiga kali kami melaporkan kondisi ini ke dinas terkait, tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang memadai terutama masalah renovasi sekolah,” ungkap Miftahul Hadi prihatin.

Miftahul Hadi menegaskan, pihaknya akan segera menggelar rapat musyawarah dengan para wali murid untuk membahas apakah SDN Cut Buloh akan ditutup atau tetap dipertahankan dengan berbagai solusi yang mungkin. “Saya selaku keuchik akan memimpin musyawarah ini. Keputusan bersama nanti akan kami ambil demi kebaikan anak-anak dan masa depan pendidikan di desa kami,” tuturnya.(sb)