Bupati Aceh Besar Dorong Digitalisasi Pajak dan Retribusi

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau Syech Muharram mendorong agar adanya digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi di wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Jumat (19/9/2025).

Hal itu dikatakan Syech Muharram saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar, Jumat (19/9/2025). 

Sidang tersebut membahas Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Ia menyoroti, keberhasilan penurunan angka kemiskinan dari 13,21 persen pada 2024 menjadi 11,05 persen pada September 2025, serta capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Besar yang sudah melampaui rata-rata provinsi dan nasional. 

“Kami terus mendorong digitalisasi pajak dan retribusi, termasuk melalui aplikasi dan kerja sama perbankan, serta tengah memproses pembentukan Badan Pendapatan Daerah,” kata Syech Muharram. 

Dirinya juga menegaskan, visi dan misi kepala daerah terpilih telah dituangkan dalam RPJMD secara terukur melalui tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan. 

Di mana sepuluh program prioritas daerah telah mencakup seluruh potensi Aceh Besar sekaligus disinergikan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Selain itu, pihaknya akan  memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat serta memperkuat peran Satpol PP dan WH dalam penegakan syariat islam.

Baca juga: Fraksi Gabungan DPRK Aceh Besar Minta RPJMD Tak Jadi Tumpukan Angka

“Pemerintah juga sedang menyusun regulasi Pageu Gampong agar masyarakat terlibat aktif menjaga lingkungannya,” tegasnya.

Di hadapan para anggota legislatif Aceh Besar, Syech Muharram juga menyinggung target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 6,79 persen pada 2030, yang akan didukung dengan penciptaan lapangan kerja dan masuknya investor. 

Meski begitu dirinya mengapresiasi atas kritik, masukan, dan rekomendasi seluruh fraksi DPRK. “Kami berharap sinergi eksekutif dan legislatif semakin kuat demi mewujudkan Aceh Besar yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.(*)