Aceh Harus Siapkan Transisi Fiskal, LAN RI Diskusikan 2 Dekade Dana Otsus

"Aceh harus segera menyiapkan strategi transisi fiskal yang berkelanjutan agar capaian pembangunan tidak berhenti ketika Dana Otsus berakhir pada 2027," Said Fadhil, Kepala Pusjar SKMK LAN RI

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh harus segera menyiapkan strategi transisi fiskal yang berkelanjutan menjelang berakhirnya dana otonomi khusus (otsus). Hal itu bertujuan agar capaian pembangunan tidak berhenti ketika dana Otsus berakhir pada 2027.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Said Fadhil, saat membuka webinar nasional bertajuk "Refleksi Dua Dekade Dana Otonomi Khusus", Kamis (25/9/2025) yang dilaksanakan secara daring.

Dalam sambutannya, Said Fadhil menekankan pentingnya refleksi menyeluruh atas perjalanan 20 tahun Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang telah menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah.

"Aceh harus segera menyiapkan strategi transisi fiskal yang berkelanjutan agar capaian pembangunan tidak berhenti ketika Dana Otsus berakhir pada 2027," ujar Said Fadhil.

Jul Fahmi Salim, Analis Kebijakan Ahli Muda Pusjar SKMK mengatakan, Data BPS 2024 menunjukkan, Aceh masih menghadapi tantangan serius, angka kemiskinan mencapai 12,64 persen, tertinggi di Sumatera, dan tingkat pengangguran terbuka berada pada 5,75 persen, di atas rata-rata nasional. Lebih dari 70 persen APBA 2024 pun masih bergantung pada transfer pusat, termasuk Dana Otsus. 

"Jika tidak ada strategi yang matang, Aceh berpotensi mengalami fiscal shock yang berdampak pada stagnasi pembangunan, bahkan instabilitas sosial," ujar Jul Fahmi.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, T Robby Irza yang mewakili Gubernur Aceh menyampaikan, pemerintah daerah tengah mempersiapkan langkah konkret agar pembangunan di Aceh tidak terhenti dan optimis akan terkait perpanjangan data otsus melalui revisi Undang-Undanng Pemerintah Aceh yang sudah masuk ke dalam program legislasi nasional

Webinar menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, T Robby Irza; Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOP Kementerian Dalam Negeri; Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, TA Khalid; serta Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman. Diskusi dimoderatori oleh Eddy Fitriady.

Para narasumber menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari efektivitas penggunaan Dana Otsus, peluang perpanjangan skema pendanaan, hingga strategi alternatif pasca-2027. 

Webinar yang diikuti oleh ratusan peserta dari unsur pemerintah pusat, daerah, legislatif, akademisi, media, hingga masyarakat umum ini diharapkan dapat menjadi forum advokasi berbasis data dan realitas lapangan. Hasil diskusi diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan adaptif untuk menjaga kesinambungan pembangunan Aceh.(rel/fit)