Terkait Guru Sekolah Swasta di Bireuen Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Disdikbud: Itu Wajib

Jika dalam tiga bulan ke depan masih ada yayasan yang belum mendaftarkan gurunya, maka Disdikbud Bireuen akan mengeluarkan teguran resmi.

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bireuen menemukan masih banyak guru di sekolah swasta belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Disdikbud Bireuen, Dr Muslim MSi, menyebutkan saat ini guru tenaga kependidikan (GTK) non-ASN di 207 sekolah negeri berjumlah 3.107 orang, seluruhnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, di sekolah swasta yang berjumlah 288 sekolah, umumnya PAUD, TK, dan sebagian SD, dari total 1.794 guru, baru 130 orang yang sudah terdaftar. Sementara 1.664 guru lainnya masih belum diikutkan.

“Jangan mengabaikan hak guru dalam perlindungan sosial.

Mereka walaupun tidak menyampaikan secara langsung ke pimpinan, sangat berharap masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Muslim kepada Serambinews.com, Kamis (25/9/2025).

Muslim menjelaskan, guru di sekolah swasta terutama pada jenjang PAUD/TK umumnya dikelola yayasan.

Baca juga: Guru Swasta di Aceh Tuntut Keadilan Agar Bisa Ikut PPPK dan Pembayaran Gaji Selama 6 Bulan

Para guru sering menyampaikan harapan agar didaftarkan, karena mereka sudah melaksanakan kewajibannya mengajar, tetapi hak perlindungan sosial belum dipenuhi.

Ia menegaskan, ke depan seluruh sekolah swasta wajib mengikutsertakan gurunya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Jika dalam tiga bulan ke depan masih ada yayasan yang belum mendaftarkan gurunya, maka Disdikbud Bireuen akan mengeluarkan teguran resmi.

“Di sekolah negeri juga ada guru honor, kami sudah membayar hak mereka. Kami minta yayasan yang belum melakukan segera mendaftarkan gurunya,” tegasnya.

Muslim menambahkan, pemerintah melalui dana BOS sudah mendukung sekolah, sehingga pihak yayasan tidak boleh mengabaikan kewajiban.

Bila tetap mengabaikan, dikhawatirkan akan muncul masalah hukum perdata yang bisa berujung ke pengadilan.

Baca juga: Satu Rumah Warga Bireuen Terbakar, Pemiliknya Pulang Api Masih Membubung di Atap

“Kita dari dulu sudah menyampaikan agar setiap lembaga yang mempekerjakan guru harus mendaftarkan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak, bisa panjang urusannya,” pungkasnya.

Guru Swasta di Bireuen Tanpa BPJS Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Serambinews.com memberitakan ribuan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) non-ASN di sekolah 
swasta Kabupaten Bireuen belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.  
Kondisi ini menjadi sorotan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula Wisma Bireuen Jaya, Selasa (23/9/2025).

 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Dr Muslim, mengungkapkan bahwa dari total 1.794 GTK non-ASN di 288 sekolah swasta, baru 130 orang yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Artinya, sebanyak 1.664 guru dan tenaga kependidikan masih belum mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Ini sangat memprihatinkan. Padahal mereka sudah menjalankan kewajiban sebagai pendidik, dan BPJS Ketenagakerjaan adalah hak yang harus mereka terima,” ujar Dr. Muslim.

Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi GTK swasta, terutama dalam menghadapi risiko kerja. 

“Jika terjadi kecelakaan atau kematian, peserta BPJS berhak atas santunan,"

"Dalam pertemuan tadi, kita melihat ada pesuruh sekolah yang meninggal dunia dan keluarganya menerima santunan Rp 42 juta,” tambahnya.

Undang Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bireuen, Aisyatur Ridha, menyebutkan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kepesertaan GTK swasta melalui sosialisasi dan kolaborasi dengan yayasan pendidikan. 

“Kami mengundang ketua yayasan dan kepala sekolah swasta agar mereka memahami pentingnya perlindungan ini,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bireuen, pengurus yayasan, serta ratusan guru PAUD, TK, dan pondok pesantren. 

Pemerintah berharap sekolah swasta dapat segera mendaftarkan GTK-nya agar mereka memperoleh hak perlindungan yang sama seperti guru di sekolah negeri.

Untuk diketahui, perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi administratif, yaitu teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu seperti perizinan usaha.

Selain itu, sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, perusahaan juga bisa dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan biasanya mengedepankan pendekatan persuasif dan sosialisasi terlebih dahulu. Namun, jika setelah diberi waktu dan kesempatan sekolah tetap tidak mendaftarkan GTK-nya, maka sanksi bisa diterapkan. (*)