Langsa
Kecam Kebijakan Gubernur Sumut, Barisan Muda Ingatkan Jangan Pancing Konflik
Dikatakan Tarmizi, selama berabada-abad, Aceh dan Sumut telah hidup berdampingan, saling membantu, ibarat sudah seperti...
Penulis: Zubir | Editor: Eddy Fitriadi
Laporan Zubir | Langsa
SERAMBINEWS.COM, LANGSA - LSM Barisan Muda meminta Gubernur Sumut, Bobby Nasution untuk tidak memancing konflik terkait larangan operasional kendaraan plat BL di wilayahnya (Sumut).
Mereka menekankan asas keadilan timbal balik, menyatakan bahwa jika plat BL dilarang di Sumatera Utara, maka plat BK di Aceh juga bisa diperlakukan sama.
"Kebijakan ini berpotensi merusak hubungan sosial ekonomi antarkedua provinsi bertetangga," tegas Ketua LSM Barisan Muda, Tarmizi, Minggu (28/9/2025).
Menurut Tarmizi, apa dilakukan oleh Gubernur Sumut adalah bentuk penzaliman bagi masyarakat Aceh di Sumatera Utara, diduga ini juga termasuk bentuk pemerasan.
Oleh karena itu, LSM Barisan Muda meminta sikap tegas dari pihak Aceh untuk tidak diperlakukan sebagai "tamu" di negeri sendiri, dan agar martabat serta ekonomi Aceh dapat ditegakkan.
Berikut poin-poin penting ditegaskan oleh LSM Barisan Muda :
- Asas keadilan timbal balik dalam perlakuan kendaraan lintas provinsi.
- Dampak sosial-ekonomi yang mungkin timbul dari kebijakan ini.
- Pengalaman pengguna plat BL yang sering mengalami penzaliman.
- Sikap tegas Aceh untuk melindungi kepentingan dan martabat daerahnya.
Dikatakan Tarmizi, selama berabada-abad, Aceh dan Sumut telah hidup berdampingan, saling membantu, ibarat sudah seperti saudara kandung.
Bahkan rakyat Aceh, rela mengorbakan nyawa untuk berlerang mengusir Belanda dari Medan di zaman kolonial, Gubernur Sumut Bobby Nasution harus baca sejarah itu.
Baca juga: Heboh Gubernur Sumut Razia Plat Kendaraan Aceh, Haji Uma: Jangan Rusak Hubungan Aceh-Medan
"Bisa saja beliau belum tahu, karena usia beliau yang masih terlalu muda. Maka, kami harus memberitahukan kepada beliau," ujarnya.
Tegas Tarmizi lagi, jangan karena sekarang menjabat Gubernur, Bobby Nasution sesuka hati mengeluarkan kebijakan, Aceh yang juga masih bagian dari Indonesia, jangan diskriminatif terhadap Aceh.
"Kami berharap, Presiden Prabowo menegur pemimpin seperti ini, pemimpin yang terkesan hendak memecah belah rakyat Indonesia," pungkasnya.(*)

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.