Akademisi UMMAH Soroti Kebijakan Gubernur Sumut Soal Plat Kendaraan Aceh

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Tindakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution yang memboikot kendaraan dengan plat nomor polisi (nopol) asal Aceh menuai kritik dari kalangan masyarakat Aceh dan kebijakan tersebut diskriminatif.

Hal tersebut disampaikan Fohan Muzakir MSos salah seorang akademisi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH) dalam rilisnya kepada Serambinews.com, Senin (29/9/2025).

Disebutkan,  kebijakan yang dilakukan Gubernur Sumut dianggap diskriminatif dan dapat memperkeruh
hubungan antar provinsi serta berpotensi melanggar prinsip kesetaraan warga negara.

"Boikot plat nomor polisi milik masyarakat Aceh ini adalah tindakan yang tidak bijaksana dan mencerminkan kurangnya pemahaman tentang keberagaman Indonesia," ujar Fohan Muzakir.

Dikatakan Fohan, setiap warga negara memiliki hak yang sama di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, langkah tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, seperti: masyarakat Aceh yang berkunjung ke Sumut
dengan kendaraan berplat Aceh dapat merasa tidak nyaman dan terdiskriminasi.

"Kebijakan tersebut dapat menghambat aktivitas ekonomi antara Aceh dan Sumut, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan," kata Fohan Muzakir MSos yang juga Dosen Ilmu Komunikasi
UMMAH.

Baca juga: Mualem Tanggapi Santai Aksi Razia Plat BL Gubsu Bobby: Hanya Kicauan Burung

Menurutnya, tindakan ini dapat memicu sentimen negatif dan merusak hubungan baik yang selama ini terjalin antara masyarakat Aceh dan Sumut. Supaya keadaan kembali kondusif, diharapkan kepada Gubernur
Sumut untuk segera mencabut kebijakan boikot tersebut dan meminta maaf kepada masyarakat Aceh.

Kemudian, diharapkan juga pemerintah pusat untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini agar tidak
berlarut-larut.

"Gubernur sebagai kepala daerah seharusnya menjadi contoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah membuat kebijakan yang memecah belah masyarakat," ujar Fohan Muzakir
(*)