Apel Green Aceh Desak Mualem Tertibkan Alat Berat Perambah Hutan Lindung di Nagan Raya

Laporan Rizwan | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE – Yayasan Apel Green Aceh menyampaikan apresiasi atas pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menyoroti persoalan tambang ilegal di Aceh.

Namun, menurut pimpinan yayasan, Syukur, perhatian terhadap tambang saja belum cukup.

Ia menilai bahwa akar persoalan lingkungan jauh lebih kompleks dan mendesak untuk ditangani secara menyeluruh.

Dalam keterangan pers yang disampaikan kepada wartawan pada Senin (29/9/2025), Syukur menegaskan, bahwa kerusakan hutan di Aceh kini terjadi secara sistematis melalui pembukaan kawasan hutan lindung menggunakan alat berat seperti ekskavator atau beko.

Ia menyebutkan, beberapa titik rawan seperti Rawa Tripa, Kila, dan Beutong Ateuh sebagai contoh nyata ekspansi ilegal yang terus berlangsung.

Baca juga: Indikasi Ada Cukong Kuat, Perambahan Hutan Mangrove di Tamiang akan Dilaporkan ke Mabes Polri

“Kawasan hutan lindung yang seharusnya menjadi benteng terakhir kehidupan kini dipreteli sedikit demi sedikit oleh kepentingan ekonomi jangka pendek,” ujar Syukur.

Ia mengingatkan, bahwa dampak dari penghancuran hutan bukan hanya soal hilangnya pepohonan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.

Hilangnya hutan berarti hilangnya sumber air bersih, meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan longsor, rusaknya lahan pertanian, serta punahnya habitat satwa langka seperti orangutan, gajah, dan harimau.

Lebih jauh, Syukur menyoroti, bahwa perusakan hutan turut memperparah krisis iklim global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di Aceh.

Musim yang tak menentu, kekeringan panjang, dan gelombang pasang yang kerap menghantam pesisir menjadi bukti bahwa kerusakan lingkungan telah melampaui batas.

Baca juga: Konsultan Hukum Serukan Aktor Tambang Ilegal Dipidanakan, Dukung Sikap Tegas Mualem

“Jika Gubernur Mualem sungguh peduli terhadap masa depan Aceh, maka kritik tidak cukup berhenti pada tambang,” tuturnya.

“Mengapa tidak bertindak ketika hutan dirusak dengan ekskavator? Mengapa tidak lantang ketika kawasan gambut digunduli untuk kepentingan segelintir pihak?” tegas Syukur.

Ia menekankan, bahwa rakyat Aceh berhak menuntut konsistensi moral dari para elit politik.

Menurutnya, isu lingkungan tidak boleh dijadikan komoditas politik yang hanya diangkat ketika menguntungkan secara elektoral.

“Kami mendesak Gubernur Mualem dan seluruh elit politik Aceh untuk tidak menutup mata terhadap perambahan hutan,” papar dia.

“Suara politik harus diarahkan untuk mendorong penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan,” ujarnya.

Baca juga: APRI Abdya Dukung Mualem Hentikan Tambang Ilegal, Minta Rampungkan Qanun Tambang Rakyat

Tanpa penegakan hukum yang tegas, kritik terhadap tambang akan selalu terlihat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan.

Aceh, kata Syukur, membutuhkan kepemimpinan moral yang konsisten dan menyeluruh--yang menolak segala bentuk perusakan lingkungan, baik oleh tambang maupun oleh pembukaan hutan secara ilegal.

Syukur juga mengutip pesan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Hasan di Tiro, yang pernah berujar:

“Peuseulamat uteun Aceh, sabab uteuen njan nakeuh salah saboh pusaka keuneubah endatu njang akan tapulang keu aneuk tjutjo geutanjoe di masa ukeu.”

(Peliharalah hutan Aceh, karena hutan adalah salah satu pusaka warisan leluhur yang akan diwariskan kepada anak cucu kita di masa depan.)

Menurut Syukur, amanah tersebut bukan sekadar kata-kata, melainkan peringatan agar generasi sekarang tidak menggadaikan masa depan demi keuntungan sesaat.

Baca juga: Penambang Emas Geumpang Tolak Ultimatum Mualem, Berdalih Tambang Ditutup Pengangguran Bertambah

“Hutan Aceh sedang berada di ujung tanduk. Diam berarti ikut merestui kehancurannya,” tutup Syukur.(*)