Konsultan Hukum Serukan Aktor Tambang Ilegal Dipidanakan, Dukung Sikap Tegas Mualem

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Langkah tegas Gubernur Aceh yang memerintahkan seluruh alat berat dikeluarkan dari lokasi tambang ilegal dalam waktu dua minggu, mendapat dukungan dari kalangan praktisi hukum. 

Kebijakan ini dinilai sejalan dengan cita hukum yang menekankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Konsultan Hukum Dr Bukhari, MH, CM menegaskan, bahwa tambang ilegal bukan hanya persoalan administrative.

Tetapi kejahatan serius yang merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan merampas hak generasi mendatang.

“Praktik ini jelas melanggar UU Minerba yang dalam Pasal 158 mengancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda Rp 100 miliar, bagi setiap orang yang menambang tanpa izin,” ujar Dr Bukhari kepada Serambinews.com, Senin (29/9/2025).

Baca juga: Sesuai Fatwa, Ketua MPU Aceh Dukung Langkah Tegas Gubernur Aceh Hentikan Tambang Ilegal

Jika kegiatan dilakukan di kawasan hutan, ulas Dr Bukhari, maka pelaku juga melanggar UU Kehutanan.

Karena pada Pasal 50 ayat (3) huruf g secara tegas melarang aktivitas tambang tanpa izin dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun.

Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan dari tambang ilegal merupakan pelanggaran terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasalnya, penambangan akan mengakibatkan pencemaran, degradasi ekosistem, bahkan bencana, yang dapat berujung pada pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan.

Perintah Gubernur Aceh, sebut Dr Bukhari, sejalan dengan prinsip cita hukum, yakni menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

Baca juga: TA Khalid Ajak Semua Pihak Kawal Ultimatum Mualem Soal Praktik Haram Tambang Ilegal

“Namun jangan berhenti pada penghentian operasional. Para pelaku utama tambang ilegal harus dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan,” tandasnya.

“Tanpa proses hukum, perintah ini hanya akan menjadi formalitas,” tegas Dr Bukhari.

Ia juga mengingatkan bahwa Instruksi Gubernur perlu diikuti dengan penegakan hukum terpadu oleh Polhut, kepolisian, dan kejaksaan.

Tidak boleh hanya operator lapangan yang disasar, melainkan juga cukong, pemodal, dan aktor intelektual di balik bisnis tambang ilegal.