Demonstran di Aceh Timur Minta 8 Perusahaan  Kelapa Sawit Bermasalah HGU Ditutup

Sebagian masyarakat dibayar ganti rugi dengan harga yang tidak layak, banyak HGU pabrik kelapa sawit di Aceh Timur dikeluarkan pada masa konflik mengabaikan tanah adat dan hak ulayat.

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan (AMMK) meminta delapan Pabrik  kelapa sawit (PKS) yang bermasalah dengan Hak Guna Usaha (HGU) ditutup karena sudah lama mencaplok wilayah di luar HGU.

Hal itu disampaikan oleh para demontrasi saat melakukan aksi unjuk rasa di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur, Senin (30/9/2025).

Dalam petisi tuntutan itu masyarakat meminta delapan perusahaan PKS yang bermasalah dengan lahan HGU masyarakat terdiri atas:

PT. Bumi Flora, PT. DKS, PT. Tualang Raya, PT. Prama Agro Sejahtera, PT. Ata Kana, PT. Patria Kamoe, PT. PPP Blang Simpoe, PTPTN I Aceh Timur.

Menurut koordinator aksi Mudawali kedelapan PKS itu melanggar aturan dalam penguasaan lahan.

Perusahaan-perusahaan itu dipaksa melepaskan tanahnya kepada perusahaan oleh aparat negara pada saat konflik.

Sebagian masyarakat dibayar ganti rugi dengan harga yang tidak layak, banyak HGU pabrik kelapa sawit di Aceh Timur dikeluarkan pada masa konflik mengabaikan tanah adat dan hak ulayat.

"Banyak petani diancam melalui aksi premanisme saat mempertahankan tanahnya," tuturnya.

Dalam aksi tersebut Ketua DPRK Aceh Timur Musaitir atau Algojo turun langsung bersama demonstran ke lapangan, ia menyambut semua tuntutan para demontrans.

"Saya menerima semua tuntutan masyarakat, dan perlu bapak ibu ketahui bahwa kami Fraksi Partai Aceh (PA) Sudan membentuk pansus terkait permasalahan HGU beberapa perusahaan sawit di Aceh Timur," ungkapnya.(*)

Baca juga: BREAKINGNEWS - Masyarakat Aceh Timur Demo Tuntut Penyelesaikan Konflik Lahan