Ombudsman Aceh Soroti Pemadaman Listrik di Aceh: Menunjukkan PLN Tidak Kompeten

Ombudsman Aceh Soroti Pemadaman Listrik di Aceh: Menunjukkan PLN Tidak Kompeten

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyoroti pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda sejumlah wilayah di Aceh sejak Senin (29/9/2025) sore. 

Lembaga pengawas pelayanan publik ini menilai gangguan yang terus terjadi bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi masuk kategori maladministrasi apabila PLN tidak memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty SEAk MPA, menyatakan kerugian akibat pemadaman tidak hanya terbatas pada kerusakan peralatan elektronik rumah tangga, melainkan juga menghantam aktivitas pelaku usaha, khususnya sektor UMKM yang sangat bergantung pada listrik.

“Jika dievaluasi, kerugian masyarakat bukan hanya pada rusaknya barang elektronik, tetapi juga berdampak besar terhadap UMKM yang aktivitas usahanya sangat bergantung pada listrik,” kata Dian saat dikonfirmasi Serambinews.com, Selasa (30/9/2025). 

Baca juga: Lebih 12 Jam Listrik Padam, Ketua DPR Aceh Minta PLN Tanggungjawab

Dian menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PLN memiliki maklumat layanan yang wajib dipenuhi, termasuk kewajiban memberikan kompensasi kepada pelanggan bila terjadi gangguan di luar batas toleransi.

Selain aspek pelayanan, Ombudsman juga menyoroti lemahnya manajemen komunikasi PLN dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Menurut Dian, PLN hanya menyebutkan adanya penguatan sistem interkoneksi transmisi 275 kV Sumatera, tanpa menjelaskan penyebab teknis sebenarnya, yaitu gangguan trip di Pembangkit Nagan 3 dan 4.

“Ketidakterbukaan ini membuat masyarakat tidak dapat melakukan mitigasi dengan tepat,” jelasnya.

Dian menambahkan, regulasi telah jelas mengatur kewajiban PLN untuk memberitahukan rencana pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan kepada konsumen paling lambat 24 jam sebelum penghentian sementara penyediaan listrik. 

Ketentuan ini tertuang dalam PP Nomor 14 Tahun 2012 dan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017.

Ombudsman Aceh memastikan akan melakukan klarifikasi dan, bila perlu, investigasi langsung ke PLN UID Aceh.

“Sejak kemarin (Senin) kami sudah berkoordinasi dengan PLN Aceh, karena banyak keluhan masyarakat yang disampaikan ke nomor pengaduan Ombudsman,” terang Dian. 

Ombudsman juga akan meminta penjelasan menyeluruh, termasuk soal keterlambatan informasi, manajemen risiko, dan langkah pemulihan. 

“Apabila ditemukan potensi maladministrasi, kami akan menerbitkan tindakan korektif,” ujar Kepala Ombudsman Aceh itu.

Dian menegaskan, Ombudsman Aceh akan terus mengawal agar PLN memperbaiki keandalan sistem kelistrikan, transparan dalam komunikasi publik, dan konsisten menjalankan kewajiban layanan demi kepentingan masyarakat luas khususnya di Aceh.

PLN Masih Belum Bisa Pulihkan Listrik di Aceh

Sejumlah wilayah di Aceh hingga Selasa (30/9/2025) siang pukul 14.30 WIB masih dilanda pemadaman listrik yang membuat aktivitas masyarakat terganggu.

Sejumlah wilayah di Aceh, seperti di Ibu Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Langsa, hingga Aceh Barat dan beberapa kabupaten/kota lainnya masih terjadi pemadaman.

Hal ini membuat seluruh aktivitas masyarakat terganggu akibat dampak pemadaman listrik yang mulai terjadi sejak Senin (29/9/2025) sore.

Hingga berita ini ditulis pada Selasa (30/9/2025) pukul 14.30 WIB, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh masih belum bisa memulihkan kelistrikan di Aceh.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN Aceh, Lukman Hakim, membenarkan bahwa hingga saat ini penyebab gangguan masih dalam tahap investigasi. 

Tim teknis PLN terus bekerja untuk melacak sumber permasalahan yang membuat suplai listrik terganggu di beberapa kabupaten/kota.

“Benar, saat ini masih tahap investigasi terkait gangguan yang menyebabkan pemadaman. Pemulihan listrik juga masih dilakukan secara bertahap,” ujar Lukman dikonfirmasi Serambinews.com pada Selasa siang.

Ia menjelaskan, proses penormalan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi jaringan di lapangan.

Beberapa wilayah yang sebelumnya padam sudah kembali normal, sementara daerah lain masih menunggu giliran sesuai progres pemulihan sistem.

“Kita masih menunggu hasil investigasi. Saat ini upaya penormalan terus dilakukan bertahap oleh petugas PLN,” tambahnya.

PLN Aceh berkomitmen untuk terus memberikan pembaruan informasi kepada masyarakat seiring perkembangan proses perbaikan. 

Sebelumnya, Lukman menyebutkan bahwa gangguan tersebut terjadi akibat permasalahan pada interkoneksi transmisi 150 kilovolt (kV) Bireuen–Arun, Sumatera. 

Sistem yang terganggu ini menyebabkan pasokan listrik di sebagian daerah Aceh tidak stabil.

“Gangguan sistem pada interkoneksi transmisi 150 kV Bireuen–Arun mengakibatkan padam di sebagian wilayah Aceh,” ujar Lukman saat dikonfirmasi Serambinews.com.

Ia menjelaskan, proses perbaikan saat ini masih terus dilakukan di lapangan. 

Untuk mempercepat pemulihan, PLN telah mengerahkan ratusan personel ke lapangan.

“Ratusan personel PLN telah diterjunkan untuk mengatasi gangguan agar sistem kelistrikan segera pulih kembali,” tambahnya.

Lukman mengimbau masyarakat untuk sementara waktu mencabut sambungan perangkat elektronik ketika listrik padam. 

Hal ini penting untuk mencegah kerusakan alat akibat gangguan listrik sementara waktu.

“Demi keamanan peralatan elektronik, masyarakat agar dapat memutus aliran listrik ke alat elektronik menghindari kerusakan,” katanya.

Meski perbaikan terus diupayakan, Lukman belum dapat memastikan kapan kondisi listrik akan kembali normal sepenuhnya. 

Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen menyelesaikan gangguan secepat mungkin agar pasokan listrik ke masyarakat segera stabil. 

“Saat ini petugas sedang berupaya keras karena sampai saat ini penyebab gangguannya sedang di cari,” pungkasnya.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)

Baca dan Ikuti Berita Serambinews.com di GOOGLE NEWS 

Bergabunglah Bersama Kami di Saluran WhatsApp SERAMBINEWS.COM