Pangdam IM Tegaskan Siap Bantu Pemerintah Aceh Tertibkan Tambang Ilegal

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, menegaskan dukungan pihaknya membantu Pemerintah Aceh untuk menertibkan tambang ilegal yang tersebar di sejumlah wilayah Tanah Rencong.

Menurut Joko, permasalahan tambang ilegal bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek keamanan, sosial, hingga kerusakan lingkungan.

“Tambang ilegal seringkali menjadi pemicu terjadinya persoalan sosial dan mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, kami dari Kodam Iskandar Muda siap mendukung secara maksimal upaya pemerintah bersama Forkopimda Aceh dalam menertibkan aktivitas tersebut,” tegas Pangdam, Rabu (1/10/2025).

Joko menjelaskan, dalam pelaksanaan penertiban prajurit TNI nantinya akan  mendukung aparat kepolisian dan pemerintah daerah sesuai koridor hukum yang berlaku.

Baca juga: Mualem Bentuk Satgas Khusus Penertiban Tambang Ilegal di Aceh 

Untuk itu, Joko menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak agar langkah yang ditempuh benar-benar efektif, adil, serta tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Lebih lanjut, Joko juga mengaku bahwa pihaknya akan memperkuat langkah preventif dengan mengoptimalkan peran aparat teritorial, khususnya Babinsa di wilayah-wilayah rawan tambang ilegal. Dengan demikian, aparat di lapangan dapat melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi aktivitas tambang tanpa izin.

“Harapan kami, dengan adanya Satgas ini, persoalan tambang ilegal dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga Aceh tetap kondusif dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Diketahui, Pangdam IM ikut menghadiri rapat pembentukan Satgas Khusus Penertiban Tambang Ilegal bersama Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf alias Mualem di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (30/9/2025) kemarin.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, antara lain Ketua DPR Aceh, Wakapolda Aceh yang mewakili Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Kabinda Aceh, serta sejumlah pejabat pendukung lainnya.

Agenda utama rapat yakni membahas langkah-langkah strategis penertiban tambang ilegal yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Aceh.

Selain itu, rapat juga menyoroti sejumlah isu penting lainnya yang berkaitan dengan upaya menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta dukungan terhadap kelancaran pembangunan daerah.