Warga Nagan Raya Masih Ramai Pakai Kendaraan Pelat BK, Perlu Langkah Khusus

Bukan di ruang rapat yang kaku, melainkan di meja sederhana, ditemani secangkir kopi dan niat baik untuk menyelesaikan ketegangan yang terjadi di lapangan, khususnya di wilayah perbatasan,” ujar Dicky kepada Serambinews.com, Rabu (1/10/2025).

Dicky mengungkap, bahwa dinamika pemerintahan dan perbedaan pandangan antardaerah adalah hal yang wajar dalam negara demokratis.

Namun, semangat persaudaraan, sejarah kebersamaan, dan cita-cita luhur untuk membangun negeri jauh lebih penting daripada perbedaan administratif seperti pelat kendaraan atau batas wilayah maupun PAD.

Selain itu, ia menilai bahwa masalah ini bukan sekadar soal teknis. Melainkan tetang bagaimana menjaga harmoni sosial, rasa aman, dan kepercayaan antar masyarakat. 

Baca juga: Kontroversi Razia Pelat BL: Dapat Sorotan Tokoh Politik dan Publik, Implikasi Kebijakan PAD

“Ini tentang bagaimana kita mewariskan semangat persatuan kepada generasi mendatang anak-anak kita yang kelak akan tumbuh di tanah yang sama, berbagi udara yang sama, dan bermimpi dalam bahasa yang sama Indonesia,” tegasnya. 

 Pihaknya percaya, pertemuan dua pemimpin besar dari dua daerah yang kaya akan budaya dan sejarah ini akan menjadi simbol kuat bahwa dialog selalu lebih unggul daripada konflik, bahwa duduk bersama adalah langkah awal menuju solusi yang adil, bijak, dan berkelanjutan.

“Kami menunggu, Pak Gubernur. Bukan hanya keputusan, tapi juga keteladanan.

Mari kita tunjukkan kepada Indonesia bahwa Aceh dan Sumatera Utara adalah contoh kedewasaan demokrasi, kekuatan budaya, dan semangat gotong royong yang tak lekang oleh waktu,” pungkasnya. (*)