Pangdam IM Tegaskan Siap Bantu Pemerintah Tertibkan Tambang Ilegal

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Joko Hadi Susilo, menegaskan akan membantu Pemerintah Aceh untuk menertibkan tambang ilegal yang tersebar di sejumlah wilayah Tanah Rencong. 

Joko mengakui bahwa permasalahan tambang ilegal bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek keamanan, sosial, hingga kerusakan lingkungan. 

"Tambang ilegal seringkali menjadi pemicu terjadinya persoalan sosial dan mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, kami dari Kodam Iskandar Muda siap mendukung secara maksimal upaya pemerintah bersama forkopimda Aceh dalam menertibkan aktivitas tersebut," tegas Pangdam, Rabu (1/10/2025).

Sebagai bentuk komitmen, Pangdam IM sebelumnya juga turut menghadiri rapat pembentukan Satgas Khusus Penertiban Tambang Ilegal bersama Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf alias Mualem dan usnur forkopimda lainnya di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (30/9/2025) kemarin.

Sementara dalam pelaksanaan penertiban, terang Pangdam, prajurit TNI nantinya akan mendukung aparat kepolisian dan pemerintah daerah sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, Joko menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak agar langkah yang ditempuh benar-benar efektif, adil, serta tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Di samping itu, Pangdam juga mengaku akan memperkuat langkah preventif dengan mengoptimalkan peran aparat teritorial, khususnya Babinsa di wilayah-wilayah rawan tambang ilegal. Dengan demikian, aparat di lapangan dapat melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi aktivitas tambang tanpa izin.

"Harapan kami, dengan adanya Satgas ini, persoalan tambang ilegal dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga Aceh tetap kondusif dan pembangunan bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Bekerja basis data dan teknologi 

Terpisah, Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Aceh menilai pembentukan Satgasus Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Aceh merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk menegakkan aturan. 

Karena itu, Tim Satgasus diminta bekerja secara terukur dengan basis data dan teknologi, bukan sekadar penertiban sesaat. Jika tidak, tambang ilegal akan muncul lagi di lokasi yang sama atau berpindah ke lokasi lain. 

“Satgasus itu diminta tidak cukup hanya menutup lokasi tambang atau menarik alat berat, tetapi juga wajib menjalankan pendekatan menyeluruh,” kata Sekjen Perhapi Aceh, Muhammad Hardi dalam keterangan tertulisnya kepada Serambi, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, data sangat penting untuk menentukan prioritas, terutama pada titik-titik yang berada di kawasan hutan lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser yang sudah tercatat mengalami kerusakan ribuan hektare.

“Pemanfaatan citra satelit, drone, dan GIS bisa memberi gambaran detail area terdampak, sehingga kerusakan lingkungan dapat dipetakan secara presisi hingga ke level desa. Tanpa data akurat, kita hanya menebak-nebak skala kerusakan," jelasnya.

Pihaknya juga meminta agar Satgasus melibatkan pihak terkait lainnya dalam bertugas. Seperti, Dinas ESDM sebagai leading sector, DLHK/KLHK untuk aspek lingkungan dan kehutanan, aparat penegak hukum untuk memastikan konsistensi penindakan, inspektur tambang untuk aspek teknis dan keselamatan, dan akademisi atau organisasi profesi untuk memberi kajian ilmiah. 

“Keterlibatan masyarakat sipil, seperti Walhi atau LSM lingkungan lainnya, juga penting agar basis data lapangan lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” sebut Hardi.(ra/iw)