Genjot PAD, Kendaraan Non BL di Aceh Timur Diminta Segera Mutasi Plat

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM IDI - Dalam upaya maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Aceh (PPA) Wilayah VII Aceh Timur gencar mendorong peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP), khususnya di sektor kendaraan bermotor.

Fokus utama dari upaya ini adalah meminta para pemilik kendaraan berplat nomor non-BL (luar Aceh), untuk segera melakukan mutasi plat nomor ke plat BL (Aceh). 

Langkah ini diklaim akan memberikan keuntungan bagi pengendara, sebab biaya pengurusan plat BL disebut-sebut lebih ekonomis.

Kepala Seksi Penataan dan Penetapan Pajak UPTD PPA Wilayah VII Aceh Timur, Joni Adiputra, SE menyatakan, bahwa peningkatan PAD menjadi prioritas guna memastikan pembayaran pajak yang lebih tinggi dari tahun ke tahun.

"UPTD PPA Wilayah VII Aceh Timur Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terus memaksimalkan peningkatan Wajib Pajak khususnya pengendara Aceh Timur,” katanya. 

Baca juga: DPR-RI Ultimatum Bobby Nasution Terkait Ulahnya Razia Kendaraan Plat Aceh: Tidak Boleh Ada Ego

“Hal ini dilakukan untuk meningkatkan PAD Aceh Timur dari tahun ke tahun agar pembayaran pajak lebih tinggi," tegas Joni Adiputra, Minggu (5/10/2025).

Untuk mencapai target ini, UPTD PPA Wilayah VII Aceh Timur yang dikoordinasikan oleh Kepala UPTD, Fuadi, telah dan akan terus melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi. 

Salah satu bentuknya adalah melalui razia gabungan yang akan meminta pengendara non-BL segera mengalihkan plat kendaraan mereka. 

Meskipun demikian, razia gabungan untuk tahun ini, diakui dia, belum pernah dilaksanakan.

Selain sosialisasi, UPTD PPA Wilayah VII Aceh Timur juga melakukan peningkatan pelayanan dengan menambah jam kerja pada hari Sabtu. 

Baca juga: Stop Truk Plat BK Sumut dan BA Sumbar, Wakil Gubernur Aceh Justru Beri Uang Makan

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran SAMSAT Aceh Nomor B/15/IX/2025 yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi pajak kendaraan.

Realisasi PKB belum Optimal

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, potensi Wajib Pajak kendaraan bermotor di Aceh Timur masih jauh dari realisasi optimal.

Pada periode Januari hingga Desember 2024, dari potensi 186.980 pengguna sepeda motor, hanya 51.635 yang terealisasi membayar pajak.

Hal ini menunjukkan adanya selisih sebanyak 135.345 pengguna yang belum membayar, dengan persentase realisasi pembayaran yang mencapai 28 persen.

Sedangkan untuk periode yang lebih singkat, yaitu Januari hingga September 2025, potensi pengguna sepeda motor meningkat menjadi 196.973.

Baca juga: VIDEO Aksi Wagub Aceh Dek Fad Hentikan Truk Barang Plat BK dan BA di Aceh Jaya

Namun, realisasi pembayaran pajak justru menurun menjadi hanya 36.910. 

Selisih antara potensi dan realisasi pun melebar drastis hingga 160.063 pengguna. 

Secara persentase, realisasi pembayaran pajak pada periode ini hanya mencapai 19 persen.

Secara keseluruhan, meskipun potensi pengguna motor bertambah di tahun 2025, persentase realisasi pembayaran pajak menunjukkan penurunan yang cukup besar, dari 28 persen di tahun 2024 menjadi 19 persen di tahun 2025.

Meskipun persentase realisasi pada tahun 2025 (19 persen), terlihat menurun karena data baru dihitung selama sembilan bulan, secara nominal peningkatan PAD dari pajak kendaraan di periode tersebut tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Joni Adiputra berharap, Gubernur Aceh dapat segera mengeluarkan aturan penegasan mengenai peralihan plat non-BL ke BL. 

Baca juga: Bupati Aceh Barat Serukan Warganya Pakai Plat BL, Agar Pajak tak Lari keluar Daerah

Adanya payung hukum yang lebih kuat diyakini akan menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pengendara dan secara signifikan mendongkrak PAD Aceh Timur.(*)