Sabtu, 25 April 2026

Liputan Eksklusif Aceh

Bupati Aceh Barat Serukan Warganya Pakai Plat BL, Agar Pajak tak Lari keluar Daerah

“Kalau mobil pribadi, apalagi yang jarang ke Sumut, mengapa harus pakai plat BK? Ini saatnya kita sadar dan peduli terhadap kontribusi...

Penulis: Sadul Bahri | Editor: Nurul Hayati
For Serambinews.com
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP. 

“Kalau mobil pribadi, apalagi yang jarang ke Sumut, mengapa harus pakai plat BK? Ini saatnya kita sadar dan peduli terhadap kontribusi untuk Aceh Barat,” tegasnya.

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, mengeluarkan seruan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat agar tidak lagi menggunakan kendaraan berplat luar daerah seperti BK (Sumatera Utara).

Ia menegaskan, sudah saatnya masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah dengan menggunakan plat BL, khususnya yang berakhiran huruf “E” sebagai identitas Aceh Barat.

Dalam pernyataannya pada Kamis, (2/9/2025), di Meulaboh, Bupati Tarmizi tidak menutupi kekesalannya atas fenomena kendaraan pribadi berplat luar yang masih marak di wilayahnya.

“Kalau mobil pribadi, apalagi yang jarang ke Sumut, mengapa harus pakai plat BK? Ini saatnya kita sadar dan peduli terhadap kontribusi untuk Aceh Barat,” tegasnya.

Bupati menyoroti dampak serius dari penggunaan plat luar daerah.

Menurutnya, setiap kendaraan yang tidak menggunakan plat BL berarti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalir keluar ke provinsi lain.

Padahal, di tengah kondisi fiskal yang makin krisis dan berkurangnya dana transfer dari pusat, pemerintah daerah sangat membutuhkan pemasukan dari sektor-sektor lokal, terutama pajak kendaraan bermotor.

“Kalau kendaraan berplat BL, khususnya yang berakhiran E, pajaknya dibayar ke Aceh Barat. Itu langsung berdampak pada pembangunan. Jangan biarkan uang rakyat mengalir keluar tanpa manfaat bagi kita,” tegas Tarmizi.

Saat ini, PAD Aceh Barat masih terbilang rendah, hanya berkisar Rp 150 miliar per tahun. 

Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan hingga lebih dari Rp 200 miliar dalam waktu dekat.

Salah satu tumpuan utamanya adalah pajak kendaraan bermotor.

“Ini bukan hanya soal plat nomor. Ini soal keberpihakan. Mau bantu pembangunan Aceh Barat atau justru ikut membuat daerah ini makin tertinggal?” sindir Tarmizi.

Baca juga: Bobby Razia Plat BL Aceh, Prof Humam: Tontonan dari Seorang Pejabat Belum “Akil Baligh”

Ia mengakui adanya pengecualian untuk kendaraan angkutan umum dan barang yang secara rutin beroperasi lintas provinsi.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved