HRD Terus Perjuangkan Aspirasi Warga Aceh di Senayan

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - H Ruslan Daud atau akrab disapa HRD, adalah sosok anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) asal Aceh yang sudah dua periode duduk di Komisi V.

Komisi V DPR RI adalah salah satu komisi strategis dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Komisi ini, diantaranya, membidangi infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, pengairan, pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, perumahan) dan perhubungan (darat, udara dan laut), dua sektor penting yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional, serta mitra lainnya.

Tugasnya tidak hanya terbatas pada legislasi, tetapi juga pengawasan dan penganggaran yang menyangkut pembangunan fisik, konektivitas dan mobilitas masyarakat di seluruh negeri.

Karena itu HRD siap dan akan terus memperjuangkan aspirasi Masyarakat Aceh di Senayan.

Berikut wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (29/9/2025): 

Anda sudah dua periode duduk di Komisi V DPR RI, dalam konteks ini, apa peran Komisi V?

Saya bersyukur dan sangat bangga pimpinan Harian Serambi Indonesia sudah meluangkan waktu berkunjung ke tempat kami. Jadi peran Komisi V sangat vital untuk memastikan konektivitas antarwilayah, memperkuat integrasi ekonomi antar daerah, serta peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di seluruh Indonesia agar pembangunan dapat dirasakan secara merata, berkelanjutan dan adil.

Baca juga: Pimpinan Serambi Indonesia Bersilaturahmi dengan HRD di Senayan

 Komisi V sebagai aktor penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut transportasi darat, laut dan udara, pembangunan jalan, jembatan, hingga sarana perumahan rakyat serta berbagai infrastruktur lainnya. 

Kementerian apa saja Mitra Kerja Komisi V DPR RI?

Berdasarkan Keputusan DPR RI, masa keanggotaan 2024-2029, Komisi V bermitra dengan beberapa kementerian dan lembaga negara. Berikut mitra kerjanya: Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Kenapa HRD memilih Komisi V?

Sebenarnya, semua komisi penting. Namun mempertimbangkan kondisi Aceh saat ini, bagi saya, infrastruktur lebih krusial untuk Aceh. Kita pernah dilanda konflik berkepanjangan dan musibah bencana alam Tsunami yang menghancurkan infrastruktur. 

Ketertinggalan dan kesenjangan pembangunan infrastruktur dengan provinsi lain sangat jauh. Makanya, semenjak awal saya terpilih sebagai Anggota DPR RI mewakili Dapil Aceh II, saya berikhtiar keras untuk meyakinkan Ketua Umum DPP PKB yaitu yang mulia Gus Muhaimin Iskandar supaya saya ditempatkan di Komisi V. 

Juga atas dorongan dan doa sejumlah ulama kharismatik Aceh seperti Abu Mudi Samalanga, almarhum Abu Tumin Blang Blahdeh dan Abu Kuta Krueng, Waled Nu, Alm Abu Langkawe, Abu Sibreh, Abiya Anwar Kuta Krueng, Abi Zahrul dan ulama lainnya pada saat bersilaturahim dengan Gus Ketum pada awal saya terpilih sebagai Anggota DPR periode lalu. 

Alhamdulillah, berkat doa, dukungan dan kerja kolaboratif berbagai pihak, terdapat sejumlah aspirasi di bidang infrastruktur yang sudah berhasil terealisasi dan terlaksana dalam 5-6 tahun terakhir—mulai dari infrastruktur di bidang jalan,

 jembatan, irigasi, pengaman pantai, bandara, terminal, perkeretaapian, rumah susun, air bersih, sanitasi, perumahan, kota kumuh, infrasturuktur penghubung antar desa, desa wisata, serta inftrastruktur pesantren seperti balai Latihan kerja, MCK, rusunawa dan TIK. 

Sebagai informasi, selain di bidang infrastruktur, kita juga ikut membantu sejumlah program lain seperti beasiswa anak sekolah dan mahasiswa, bantuan bus sekolah, dan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, dan sejumlah program lainnya. 

Selain itu, dengan bertambahnya mitra kerja, kita juga memperjuangkan program-program lainnya, seperti rehab madrasah, rehab pasar, dan Sekolah Rakyat.

Sebagai Anggota Banggar di DPR RI, ada informasi berapa Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 yang sudah dinaikkan oleh pemerintah?

Iya benar, alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) naik Rp 43 triliun, dari Rp 650 triliun di RAPBN 2026 menjadi Rp 692,99 triliun. Awalnya anggaran TKD pada RAPBN 2026 sebesar Rp 650 triliun. 

Pada rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Kamis (18/9/2025) kemarin, anggaran disepakati naik menjadi Rp 693 triliun.

Apa manfaatnya untuk daerah dengan dinaikkan dana TKD?

Tentunya sangat bermanfaat untuk daerah. Kenaikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 43 triliun dalam APBN 2026 membawa angin segar bagi pemerintah daerah. 

Keputusan ini lahir setelah menyerap masukan lintas komisi dan merespons gejolak di lapangan, termasuk kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang drastis di beberapa daerah.

 Kenaikan PBB menjadi indikator rapuhnya ruang fiskal daerah ketika transfer dari pusat menyusut. Sebelumnya, pemotongan TKD hingga 30 persen memaksa banyak daerah memangkas pos-pos kebutuhan dasar, strategis, dan mandatori. Situasi ini menjadi pukulan telak, terutama bagi kabupaten dengan APBD yang rendah. 

Dengan ruang fiskal yang menyempit, risiko penundaan berbagai program pembangunan tersendat. 

Bahkan ada kepala daerah yang membuat kebijakan membebankan kepala desa untuk menutupi janji politiknya sehingga membebankan anggaran desa tersebut. 

Apa aspirasi masyarakat Aceh yang paling sering Anda dengar?

Aspirasi Masyarakat yang sering kita dengar ya macam-macam keinginannya, ada yang minta dibangun jalan, jembatan gantung, saluran irigasi, rumah, MCK, sekolah, rusunawa, beasiswa, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga bantuan modal usaha, desa wisata dan sebagainya. 

Semuanya kita tampung dan kita serap aspirasinya serta kita berusaha memperjuangkannya di tingkat pusat sesuai dengan tupoksi kami dan aturan yang berlaku. 

Alhamdulillah, sebagian besar aspirasi masyarakat sudah kita kawal dan kita realisasikan sejak periode pertama 2019- 2024 hingga periode kedua saat ini. 

Baca juga: Bupati Pidie Jaya dan HRD Tinjau Kondisi Jembatan Gantung yang Rusak Diterjang Banjir

Ke depan, kita akan tetap istiqamah dan konsisten memperjuangkan dan mengawal sejumlah aspirasi dan agenda pembangunan untuk kepentingan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Aceh. 

Tentu saja, kita sangat mengharapkan doa dan dukungan serta kerja kolaboratif dan kolektif dari semua pemangku kepentingan. 

Terutama, saya sangat mengharapkan doa dari guru-guru rohani saya seperti Abu Mudi, Abiya Kuta Krueng dan ulama-ulama kharismatik lainnya.

Bagaimana Anda memastikan bahwa suara masyarakat Aceh didengar dan diperjuangkan di tingkat nasional?

Tentunya dengan kita menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan pemerintah pusat atau semua mitra kerja dan dengan teman-teman di DPR juga, sehingga suara Masyarakat Aceh yang kita perjuangkan akan selalu didengar oleh pemerintah pusat untuk direalisasikan. 

Setiap aspirasi yang kita terima dari masyarakat atau pemerintah daerah, kita telaah dan pelajari baik dari sisi readiness criteria seperti dokumen perencaan (DED) maupun dokumen lingkungan (seperti AMDAL atau UKL-UPL) serta kesiapan lahan. 

Di samping tinjaun administratif, kita melihat dan menilai azas manfaat dan urgensi dari suatu agenda pembangunan. 

Baca juga: HRD: Pembangunan Rehabilitasi Krueng Pase Dilanjutkan

Tahap selanjutnya, baru kita komunikasikan ke mitra kerja baik secara tertulis maupun lisan yang kita suarakan dalam rapat kerja dengan Menteri atau rapat dengar pendapat dengan direktur jenderal atau pejabat eselon 1. 

Selain itu, kita juga melakukan kunjungan kerja ke lapangan baik secara perorangan maupun mengajak mitra.

Apa prioritas pembangunan infrastruktur di Aceh yang Anda perjuangkan di DPR RI?

Pada dasarnya hampir semua sektor, kita masih sangat membutuhkan percepatan dan eskalasi pembangunan infrastukrur. 

Namun sesuai dengan RPJMN dan astacita Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka, salah satu fokus kita saat ini adalah mengawal infrastrukturinfrastruktur yang berkorelasi dengan ketahanan pangan. Hal ini baik berkenaan dengan jalan, jembatan, irigasi, dan lain sebainya.

Bagaimana Anda mengatasi masalah infrastruktur di Aceh, seperti jalan rusak?

Berbicara infratruktur, kita dihadapkan pada dilema regulasi yang sudah memisahkan antara infrastruktur kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

Celakanya, infratruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ratarata jauh lebih bagus kondisinya dibandingkan dengan infrastuktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. 

Baca juga: HRD Kawal Pembangunan Tol Trans Sumatera, Termasuk Jalan Tol Sigli-Langsa

Sebagai contoh, kita ambil kemantapan jalan. Jalan nasional di Aceh, kemantapannya sudah mencapai 80-90 persen lebih. Begitu juga jalan provinsi dan kabupaten. 

Nah, dalam hal ini lah, kita butuh kerja kolaborasi yang maksimal antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, termasuk Kerjasama dengan kami anggota DPR RI. Karena perlu dipahami bahwa anggaran pemerintah pusat itu disahkan dan diawasi oleh DPR RI. 

Tentu saja, kami memiliki ruang lebih besar untuk mengawal dan menindaklanjuti sejumlah aspirasi ke pemerintah pusat.(*)