Layanan Urus KTP, Paspor hingga SIM akan Hadir di Kampus UIN Ar Raniry

Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari pembuatan KTP dan paspor, perpanjangan SIM, pendaftaran BPJS Kesehatan, hingga konsultasi pajak dan layanan keuangan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nasir I Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Layanan pembuatan KTP hingga SIM akan dihadirkan di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pelayanan itu dihadirkan dalam rangka Pekan Nasional Pelayanan Publik yang digelar 20–22 Oktober 2025.

Kegiatan ini digagas oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (Himastra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh.

Dengan adanya pelayanan ini, masyarakat dan sivitas akademika dapat mengurus berbagai administrasi pemerintahan tanpa harus ke kantor instansi.

Pekan pelayanan publik tersebut menghadirkan sembilan lembaga pemerintahan dan institusi layanan, antara lain Dinas Dukcapil Kota Banda Aceh, Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, BPJS Kesehatan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh, BNN Provinsi Aceh, PMI Kota Banda Aceh, Kanwil DJP Aceh, Satpas SIM Polresta Banda Aceh, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Laboratorium Ilmu Administrasi Negara FISIP turut menjadi mitra kegiatan.

Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari pembuatan KTP dan paspor, perpanjangan SIM, pendaftaran BPJS Kesehatan, hingga konsultasi pajak dan layanan keuangan.

“Pekan Pelayanan Publik ini menjadi upaya menghadirkan layanan yang lebih dekat, bebas maladministrasi, dan terbuka bagi siapa pun yang membutuhkan,” ujar Ketua Himastra FISIP UIN Ar-Raniry, Rizqa Fadhullah, Senin (20/10/2025).

Acara dibuka oleh Pimpinan Ombudsman RI, Dr Jemsly Hutabarat, bersama Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry, Prof Muhammad Yasir Yusuf, dan Dekan FISIP, Dr Muji Mulia di Aula Lantai III Gedung Pascasarjana dalam rangkaian kegiatan Seminar Pekan Nasional Pelayanan Publik.

Dalam sambutannya, Jemsly menegaskan dua hal penting dalam pelayanan publik yakni peningkatan kualitas layanan dan upaya menekan praktik maladministrasi.  

Baca juga: Dari KTP hingga SIM, Semua Bisa Diurus di Kampus! UIN Ar-Raniry Gelar Pekan Pelayanan Publik 2025

“Pelayanan publik harus menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar kewajiban administratif,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi untuk memperkuat budaya pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.  

“Mahasiswa harus menjadi agen pengawasan pelayanan publik, karena dari kampuslah budaya integritas dimulai,” kata Jemsly.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin SPd MSP menyoroti pentingnya peran Ombudsman dalam mengawasi berbagai instansi, terutama sektor pendidikan.