HRD Ajak Kepala Daerah Jemput Berbagai Program Pembangunan ke Pusat

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud (HRD), mengajak para kepala daerah, khususnya Bupati/Wali Kota di Aceh, untuk proaktif menjemput berbagai program pembangunan di pusat dan provinsi.

Agar tidak terlena dengan kegiatan seremonial seperti potong pita penyerahan rumah dhuafa yang dibangun dengan dana desa atau acara-acara seremonial lainnya.

Menurut HRD, di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas dan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, kepala daerah dituntut untuk lebih progresif dalam menjemput program-program strategis dari APBN dan APBA Provinsi Aceh.

“Agenda sosial seperti pembangunan rumah dhuafa memang baik, tetapi jangan sampai menjadi fokus utama yang bersifat seremonial saja.

Kepala daerah harus mampu berpikir lebih luas dan bergerak cepat untuk membawa program pembangunan skala besar dari pusat maupun provinsi,” ujar HRD, saat membuka Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) di Meuligoe Residen Cot Gapu, Bireuen, Sabtu (1/11/2025).

Baca juga: HRD : Jalan Keude Gandapura Cot Kruet Menjadi Usulan Tahun Depan

HRD menyebutkan, keterbatasan fiskal daerah bukan alasan untuk diam, melainkan tantangan untuk meningkatkan inovasi dan jejaring kerja lintas kementerian serta pemerintah provinsi.

Memperkuat kolaborasi 

HRD menambahkan, peluang dana infrastruktur, sosial, dan ekonomi dari kementerian teknis masih terbuka lebar bagi daerah yang proaktif dan memiliki perencanaan yang jelas.

“Banyak program APBN yang bisa masuk kalau kepala daerah mau menyiapkan proposal, DED (Detail Engineering Design), dan komunikasi aktif dengan pemerintah pusat. Jangan hanya menunggu, tapi harus menjemput,” tegasnya.

HRD mencontohkan, sejumlah kabupaten/kota di Aceh yang berhasil mendapatkan dukungan besar dari dana APBN, karena kepala daerahnya aktif melakukan lobi dan koordinasi lintas lembaga.

Baca juga: HRD Tinjau Lanjutan Pembangunan Masjid Agung Sultan Jeumpa Bireuen

Menurut HRD, pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten).

Diperlukan langkah strategis dengan memperkuat kolaborasi antar-level pemerintahan.

 “Keterbatasan fiskal daerah itu nyata, sehingga Bupati/Wali Kota dan jajarannya wajib mencari alternatif pembiayaan, baik melalui skema dana alokasi khusus, pinjaman daerah, maupun kemitraan dengan pihak swasta yang sehat dan transparan,” tambah Bupati Bireuen Periode 2012-2017 itu.

Rakyat butuh hasil nyata, bukan sekadar acara potong pita.

Kepemimpinan sejati itu terlihat dari kemampuan membawa manfaat besar bagi masyarakat melalui kerja konkret dan kebijakan progresif. (adi)

Baca juga: HRD Terus Perjuangkan Aspirasi Warga Aceh di Senayan