DPRK Aceh Utara Mulai Bahas Rancangan Qanun Perlindungan Lahan Pertanian

Ringkasan Berita:

• DPRK Aceh Utara membahas Rancangan Qanun tentang perlindungan lahan pertanian, pengelolaan pertanian, dan penyelenggaraan irigasi melalui rapat dengar pendapat umum.
• Regulasi ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan, mencegah alih fungsi lahan, serta memperbaiki jaringan irigasi yang banyak mengalami degradasi.
• Berbagai unsur pemerintah, akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan agar qanun benar-benar berpihak kepada kepentingan petani.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – DPRK Aceh Utara mulai membahas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Pengelolaan Pertanian dan Penyelenggaraan Irigasi dengan menggelar rapat dengar pendapat umum, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara, Aidi Habibi AR di Aula Setdakab.

Aidi Habibi menyampaikan bahwa rancangan qanun tersebut merupakan inisiatif DPRK Aceh Utara yang telah masuk dalam program legislasi kabupaten tahun 2025.

Ia menegaskan pentingnya regulasi daerah yang mampu melindungi aset pertanian sebagai penopang ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

"Aceh Utara dikenal sebagai lumbung padi terbesar di Provinsi Aceh dengan luas lahan sawah mencapai 38.417 hektare. Mayoritas penduduknya adalah petani padi yang menggantungkan hidup dari hasil panen," ujarnya.

Aidi mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, sektor pertanian di Aceh Utara menghadapi tantangan serius akibat banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen.

Karena itu, DPRK menilai perlu adanya penguatan kebijakan yang fokus pada tiga komponen utama yaitu perlindungan lahan pertanian, pengelolaan pertanian, dan penyelenggaraan irigasi.

Ia menjelaskan, perlindungan lahan pertanian harus menjadi prioritas karena ancaman alih fungsi lahan ke sektor non-pertanian semakin meningkat.

Sementara itu, pengelolaan pertanian diharapkan dapat meningkatkan produksi, menjaga kesuburan tanah, dan menambah nilai ekonomi hasil tani.

Adapun penyelenggaraan irigasi perlu dibenahi karena banyak jaringan irigasi mengalami degradasi yang berdampak pada turunnya produktivitas.

"Rancangan qanun ini disusun sejalan dengan visi Bupati Aceh Utara, yakni Mewujudkan Aceh Utara Bangkit, Sejahtera, Bermartabat dan Berkelanjutan melalui misi Meuligoe Panglima," tambahnya.

Lebih lanjut, Aidi menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan qanun. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, akademisi, LSM, dan media merupakan bentuk transparansi serta upaya memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat.

"Advokasi kebijakan publik yang pro-rakyat harus terus diupayakan agar qanun yang disusun mencerminkan tuntutan masyarakat serta memenuhi rasa keadilan," ujarnya.

Baca juga: RSU Cut Meutia Aceh Utara Operasikan Mobil Antar Pasien ke Ruangan, Ayahwa: Kecepatan dan Kenyamanan

Rapat dengar pendapat umum tersebut dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan wartawan.

Semua pihak diharapkan dapat memberikan masukan dan saran konstruktif agar Rancangan Qanun Perlindungan Lahan Pertanian ini menjadi instrumen hukum yang efektif menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Aceh Utara.

Pada kegiatan itu dihadiri para kepala dinas, forum Mukim, Forum Geuchik, Keujreun Blang, akademisi, tokoh masyarakat, Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP), para perwakilan perusahaan BUMN seperti PT. PGE, PT. PIM dan lainnya.(*)