Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sejumlah daerah di Aceh kerap dilanda banjir ketika memasuki musim hujan. 

Mulai tahun 2026, Dinas Pengairan Aceh melakukan pengendalian banjir secara menyeluruh di seluruh wilayah Aceh.

Plt Kepala Dinas Pengairan Aceh Erwin Ferdinansyah ST MT menjelaskan bahwa penanganan masalah banjir di Provinsi Aceh berada dalam rencana penanganan prioritas Dinas Pengairan. 

"Yang termasuk dalam agenda prioritas penanganan pencegahan banjir dalam rencana kerja kita adalah pengaturan tata kelola dan pengendalian banjir Wilayah Sungai Pase-Peusangan," sebut Erwin kepada Serambinews.com, Sabtu (15/11/2025).

Baca juga: Jembatan Penghubung 5 Kecamatan di Aceh Utara Putus Digerus Banjir, TNI dan Warga Lakukan Ini

Untuk diketahui, Wilayah Sungai Pase-Peusangan mencakup lima kabupaten, yaitu Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kota Lhokseumawe.

Wilayah Sungai Pase-Peusangan merupakan salah satu daerah rawan banjir, erosi, dan sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan sungai sebagai salah satu faktor penyebab banjir. 

Yang juga menjadi isu strategis di wilayah sungai ini juga masalah pengelolaan sampah yang belum dilaksanakan dengan baik. 

Juga sejumlah masalah lain seperti degradasi hutan dan penambangan liar.

Luapan air di Wilayah Sungai Pase - Peusangan menyebabkan banjir di sejumlah titik, seperti banjir Krueng Keureuto, banjir Weih Gile, banjir Krueng Peudada, dan banjir Krueng Pase.

Penanganan banjir

Erwin mengungkapkan, Dinas Pengairan Aceh telah melakukan sejumlah upaya penanganan banjir di beberapa wilayah sungai di Aceh. 

Ia mengaku beberapa wilayah sungai, penanganan banjirnya sudah cukup baik seperti Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi.

Tapi, ada juga yang perlu penanganan lanjutan, bahkan dalam skala besar seperti Wilayah Sungai Pase-Peusangan dan Wilayah Sungai Tamiang-Langsa.

Sedangkan untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang, diperlukan bantaran sungai dan tanggul, karena sungai tidak mampu menampung luapan banjir. 

"Upaya ini akan terus kami optimalkan guna meminimalisir potensi banjir yang merugikan masyarakat,” papar Erwin.

Baca juga: 20 Ha Sawah Rusak Diterjang Banjir di Aceh Barat Daya

Erwin mengaku, untuk penanganan banjir Krueng Keureuto, pihaknya telah menyusun rencana teknis untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase perkotaan dan pengaman pantai di tahun anggaran 2022. 

Selain itu, pembangunan Waduk Keureuto juga menjadi upaya untuk pengendalian banjir di daerah tersebut.  

Sementara penanganan banjir Wieh Gile di Kabupaten Bener Meriah, telah dilakukan pembangunan perkuatan tebing. 

Sedangkan, pengendalian banjir Krueng Peudada juga telah dilakukan pembangunan perkuatan tebing. 

Demikian juga dengan pengendalian banjir Krueng Pase, turut dilakukan pembangunan perkuatan tebing.

Rencana kerja tahun 2026

Plt Kepala Dinas Pengairan Aceh Erwin Ferdinansyah menyebutkan, pada tahun 2026 ada beberapa rencana kerja yang telah disusun pihaknya untuk mengoptimalkan pengendalian banjir di seluruh wilayah Aceh.

Seperti pembangunan tanggul dan pengaman tebing Krueng Keureuto di Lhoksukon, rehabilitasi tanggul Krueng Pase, normalisasi Alue Semakan, normalisasi Alue Gento, normalisasi Kreung Geukueh, dan rehab bendungan di Kecamatan Peudada.

Selain Wilayah Sungai Pase-Peudada, Erwin juga mengungkapkan bahwa Dinas Pengairan Aceh turut berupaya mencegah banjir di Wilayah Sungai Tamiang-Langsa yang selama ini sering mengalami banjir musiman.

Baca juga: Kemenhaj Umumkan 5 Kategori Petugas Haji 2026, Rekrutmen Segera Dibuka: Siap-Siap November!

Selain itu, turut dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan jaringan irigasi di Kecamatan Peudada untuk mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta target ketahanan pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Jaringan irigasi ini nantinya akan membantu pengairan di areal pertanian sawah masyarakat. 

Diharapkan akan mampu membantu peningkatan produktivitas tanaman padi masyararakat.

“Kita butuh keterlibatan seluruh elemen atau stakeholder untuk pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan di aceh. 

Pemerintah Aceh akan terus proaktif berkordinasi ke pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, yang didalamnya termasuk infrastruktur pengelolaan sumber daya air,” pungkas Erwin.(*)

Baca juga: Harga Emas Antam Runtuh Hari Ini, Berikut Rincian Harga Emas Hari Ini Sabtu 15 November 2025