Penanganan Banjir di Seluruh Wilayah Aceh Jadi Prioritas 2026

Ringkasan Berita:

• Mulai tahun 2026, Dinas Pengairan Aceh melakukan pengendalian banjir secara menyeluruh di seluruh wilayah Aceh, dan masalah banjir ini masuk dalam rencana penanganan prioritas.
• Luapan air dari kawasan Wilayah Sungai Pase-Peusangan mencakup lima kabupaten ini kerap menimbulkan banjir di sejumlah titik, antara lain Krueng Keureuto, Weih Gile, Krueng Peudada, dan Krueng Pase
• Selain Wilayah Sungai Pase-Peudada, Erwin juga mengungkapkan turut berupaya mencegah banjir di Wilayah Sungai Tamiang-Langsa

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sejumlah daerah di Aceh kerap dilanda banjir ketika memasuki musim hujan. Mulai tahun 2026, Dinas Pengairan Aceh melakukan pengendalian banjir secara menyeluruh di seluruh wilayah Aceh, dan masalah banjir ini masuk dalam rencana penanganan prioritas.

"Yang termasuk dalam agenda prioritas penanganan pencegahan banjir dalam rencana kerja kita adalah pengaturan tata kelola dan pengendalian banjir wilayah Sungai Pase-Peusangan," kata Plt Kepala Dinas Pengairan Aceh Erwin Ferdinansyah ST MT, kepada Serambi, Sabtu (15/11/2025).

Wilayah Sungai Pase-Peusangan mencakup lima kabupaten, yakni

• Bireuen
• Aceh Utara
• Aceh Tengah
• Bener Meriah
• Kota Lhokseumawe

Luapan air dari kawasan ini kerap menimbulkan banjir di sejumlah titik, antara lain Krueng Keureuto, Weih Gile, Krueng Peudada, dan Krueng Pase

Kawasan Sungai Pase-Peusangan dikenal sebagai daerah rawan banjir, erosi, dan sedimentasi. Pendangkalan sungai menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir. Selain itu, wilayah ini juga menghadapi isu strategis lain, seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, degradasi hutan, serta praktik penambangan liar.

Erwin mengungkapkan, Dinas Pengairan Aceh telah melakukan sejumlah upaya penanganan banjir di beberapa wilayah sungai di Aceh. Ia mengaku beberapa wilayah sungai, penanganan banjirnya sudah cukup baik seperti Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi.

Tapi, ada juga yang perlu penanganan lanjutan, bahkan dalam skala besar seperti Wilayah Sungai Pase-Peusangan dan Wilayah Sungai Tamiang-Langsa.

Sedangkan untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang, diperlukan bantaran sungai dan tanggul, karena sungai tidak mampu menampung luapan banjir. "Upaya ini akan terus kami optimalkan guna meminimalisir potensi banjir yang merugikan masyarakat,” papar Erwin.

Erwin mengaku, untuk penanganan banjir Krueng Keureuto, pihaknya telah menyusun rencana teknis untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase perkotaan dan pengaman pantai di tahun anggaran 2022. Selain itu, pembangunan Waduk Keureuto juga menjadi upaya untuk pengendalian banjir di daerah tersebut.

Sementara penanganan banjir Wieh Gile di Kabupaten Bener Meriah, telah dilakukan pembangunan perkuatan tebing. Sedangkan, pengendalian banjir Krueng Peudada juga telah dilakukan pembangunan perkuatan tebing. 

Demikian juga dengan pengendalian banjir Krueng Pase, turut dilakukan pembangunan perkuatan tebing.

Rencana tahun 2026

Plt Kepala Dinas Pengairan Aceh Erwin Ferdinansyah menyebutkan, pada tahun 2026 ada beberapa rencana kerja yang telah disusun pihaknya untuk mengoptimalkan pengendalian banjir di seluruh wilayah Aceh.

Seperti pembangunan tanggul dan pengaman tebing Krueng Keureuto di Lhoksukon, rehabilitasi tanggul Krueng Pase, normalisasi Alue Semakan, normalisasi Alue Gento, normalisasi Kreung Geukueh, dan rehab bendungan di Kecamatan Peudada.

Selain Wilayah Sungai Pase-Peudada, Erwin juga mengungkapkan bahwa Dinas Pengairan Aceh turut berupaya mencegah banjir di Wilayah Sungai Tamiang-Langsa yang selama ini sering mengalami banjir musiman. Selain itu, turut dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan jaringan irigasi di Kecamatan Peudada untuk mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta target ketahanan pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Jaringan irigasi ini nantinya akan membantu pengairan di areal pertanian sawah masyarakat. Diharapkan akan mampu membantu peningkatan produktivitas tanaman padi masyararakat.

“Kita butuh keterlibatan seluruh elemen atau stakeholder untuk pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan di aceh. Pemerintah Aceh akan terus proaktif berkordinasi ke pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, yang didalamnya termasuk infrastruktur pengelolaan sumber daya air,” pungkas Erwin.(mas)