Pemerintah Abdya Targetkan Angka Kemiskinan Turun di Bawah 10 Persen dalam 5 Tahun Kedepan

Laporan Wartawan Serambi Indonesia 
Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Zaman Akli mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hari ini memiliki dasar hukum yang kuat. Di antaranya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 yang menjadi acuan tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Selain itu, kata Akli, juta Peraturan Bupati Abdya Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026, serta Surat Keputusan Bupati Nomor 301 Tahun 2024 tentang Pembentukan TKPK Kabupaten. 

Hal ini disampaikan Zaman Akli saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Dikila Kantor Bappeda Abdya, Senin (17/11/2025).

"Seluruh regulasi ini menjadi fondasi kokoh bagi kita untuk bekerja secara sistematis, terukur, dan terencana," kata Akli.

Penanggulangan kemiskinan, sebut Akli, bukan hanya dalam bentuk bantuan sosial. Namun merupakan sebuah rangkaian program besar yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 

Pemerintah, jelasnya, menjalankan berbagai intervensi mulai dari bantuan sosial berbasis keluarga dan individu, pemberdayaan masyarakat, penguatan usaha mikro dan kecil, hingga program-program lain yang mampu menggairahkan aktivitas ekonomi, termasuk yang bersumber dari dana desa.

"Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut mulai menampakkan hasil. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan kita mengalami penurunan signifikan, dari 15,32 persen pada tahun 2024 menjadi 13,30 persen pada tahun 2025. Artinya, dalam satu tahun saja kita berhasil menurunkan angka kemiskinan sekitar 2.970 jiwa," ucapnya.

Menurutnya, ini adalah capaian besar yang menunjukkan bahwa kerja keras seluruh elemen pemerintah dan masyarakat mulai berbuah hasil. Namun capaian ini bukan akhir dari perjuangan.

"Pemerintah Kabupaten Abdya menargetkan angka kemiskinan turun di bawah 10 persen dalam lima tahun ke depan. Target ini memerlukan kerja lebih keras, lebih fokus, dan lebih terkoordinasi," tuturnya.

Selain kemiskinan, terang Akli, persoalan pengangguran juga menjadi tantangan serius. Pengangguran bukan hanya berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial seperti kriminalitas, ketimpangan, dan melemahnya kualitas generasi muda. 

Baca juga: Pemerintah Abdya Tangani Darurat Jaringan Irigasi Skunder di Lhung Tarok Pasca Diterjang Banjir

Baca juga: Peduli Kebersihan Lingkungan, Gampong Kepala Bandar dan Dinas Perkim LH Abdya Teken MoU

"Karena itu, penurunan angka pengangguran menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan kita," ungkapnya.

"Kita harus memastikan hadirnya lapangan kerja yang layak, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan bagi tumbuhnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh kecamatan," tambah Akli.

Seluruh kerja besar ini, sebut Akli, terikat dalam visi pembangunan daerah, yaitu “Abdya Maju, Masyarakat Sejahtera.” 

"Dua frasa kunci dari visi ini menggambarkan arah pembangunan kita. Yang pertama, maju, artinya masyarakat Abdya harus religius, produktif, mandiri, terampil, dan inovatif dalam seluruh aspek pembangunan," jelasnya.

"Kedua, sejahtera, berarti masyarakat kita harus hidup dalam kecukupan ekonomi, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang baik, mendapatkan lapangan kerja yang layak, serta merasakan lingkungan yang aman dan damai," sambung Akli.

Ia menyebutkan, komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan kemiskinan mencakup berbagai dimensi, tidak hanya persoalan pendapatan. 

"Kita juga memprioritaskan penanganan kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur kewilayahan," imbuhnya.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan, kata Akli, meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, bantuan sosial, bantuan amal untuk anak yatim, pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni, pelatihan kerja, hingga peningkatan pelayanan dasar. 

"Semua ini harus berjalan searah dan saling menguatkan," ucap Akli.

Menurutnya, kemiskinan adalah akar dari banyak persoalan sosial—ia bisa melahirkan tindak kriminal, konflik keluarga, bahkan generasi yang kurang berkualitas karena keterbatasan pendidikan dan kesehatan. 

"Karena itu, pemberantasan kemiskinan adalah prioritas utama pemerintah Abdya. Kita menargetkan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen dalam lima tahun pemerintahan," ucap Akli optimis.

Ia mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi momentum penting, duduk bersama, menyamakan persepsi, menyelaraskan program, dan memastikan bahwa setiap OPD, camat, unit kerja memahami arah kebijakan yang sedang dibangun.

"Kita tidak boleh bekerja sektoral, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah kolaborasi lintas sektor dan sinergi antar unit. Bappeda memegang peran sentral dalam perencanaan, namun pelaksana utamanya ada pada seluruh OPD," ujarnya.

Akli menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran, setiap program, setiap kegiatan yang dijalankan harus memiliki dampak nyata pada penurunan kemiskinan dan pengangguran—Tidak boleh lagi ada program yang hanya sebatas formalitas, atau kegiatan yang tidak menyentuh masyarakat miskin secara langsung. 

"Tahun 2025 harus menjadi tahun percepatan, tahun konsolidasi, dan tahun penguatan langkah-langkah strategis kita. Saya mengajak kita semua bekerja dengan lebih sungguh-sungguh, lebih fokus, dan lebih bertanggung jawab untuk mengubah kehidupan masyarakat Abdya menjadi lebih baik," pungkas Akli. (*)