DPMP4 Abdya Latih Perencana di Setiap SKPK Cara Penyusunan GAP dan GBS

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrian Mizani l Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Aceh Barat Daya (Abdya), melatih para perencana di setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) setempat cara penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya, Selasa (25/11/2025).

Sekretaris DPMP4 Abdya, Mahyuddin, pada kesempatan itu menyebutkan, kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu menghadirkan pemateri dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, yakni Dr Rasyidah MAg, Ismiati SAg MSi Phd.

Pelatihan tersebut, jelas Mahyuddin, bertujuan membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai analisis gender serta tata cara penyusunan GAP dan GBS yang menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program pembangunan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil. 

"Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai konsep dasar gender, teknik mengidentifikasi isu gender dalam program SKPK, serta praktik langsung penyusunan GAP dan GBS," ujarnya.

Dalam pelatihan ini, sebutnya, fasilitator juga memberikan studi kasus untuk melatih peserta menganalisis data terpilah, merumuskan masalah, menentukan tujuan, hingga menyusun rencana aksi dan penganggaran responsif gender.

Langkah Strategis Pemerintah Daerah

Asisten Administrasi Umum Setdakab Abdya, Rizal dalam kesempatan yang mengatakan, kegiatan pelatihan dan asistensi GAP serta GBS ini bukan hanya sekadar agenda rutin, tetapi sebuah langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan di Abdya berjalan sesuai prinsip keadilan gender.

Pemerintah daerah, katanya, dituntut untuk semakin mampu merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

"Pelaksanaan GAP dan GBS menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah mampu mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, serta menyusun anggaran dengan pendekatan yang tepat sasaran," ucapnya.

"Dengan cara ini, pembangunan yang kita lakukan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga outcome yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat," terangnya.

Rizal juga menegaskan bahwa isu gender bukanlah isu yang berdiri sendiri, bukan pula hanya urusan perempuan, melainkan menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan. 

"Ketika berbicara tentang keadilan, pemerataan pelayanan, dan penguatan kualitas hidup masyarakat, maka disanalah letak pentingnya analisis gender," ujarnya.

Rizal meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. 

"Keberhasilan implementasi GAP dan GBS sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen bersama dalam mengadopsi konsep ini ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap unit kerja," pungkas Rizal.(*)