FGD Soal MBG Aceh: Pakar, Pemerintah, dan Akademisi Satukan Langkah Perkuat Gizi Anak

Ringkasan Berita:

• Pusjar SKMK LAN RI menggelar diseminasi dan FGD terkait strategi optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh dengan melibatkan pakar lintas sektor.
• Narasumber menekankan pentingnya standar gizi, penguatan rantai pasok desa melalui BUMG dan kelompok perempuan, serta integritas pelaksanaan program.
• Kegiatan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola, kolaborasi, dan implementasi MBG agar lebih efektif dalam menekan stunting.

SERAMBINEWS.COM - Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI menggelar kegiatan Diseminasi Policy Brief dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi dan Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh” di Ruang Cut Meutia, Gedung B, Pusjar SKMK LAN RI, Aceh Besar, Selasa (25/11/2025).

Acara ini menghadirkan para pakar lintas bidang, meliputi dr. Fiona Desi Amelia, Sp.GK, AIFO-K; Prof. Dr. Abd. Jamal, S.E., M.Si; serta Farhan Telaumbanua, Kepala SPPG Polda Aceh.

Plh. Kepala Pusjar SKMK LAN RI, Edy Saputra, dalam sambutannya menekankan bahwa Aceh membutuhkan langkah lebih terstruktur dalam memperkuat pelaksanaan MBG. “Kita tidak hanya bicara soal pemenuhan gizi, tetapi juga bagaimana program ini menjadi pengungkit ekonomi lokal. BUMG dan kelompok perempuan desa punya potensi besar untuk berperan sebagai penyedia bahan pangan berkualitas, namun perlu dukungan regulatif, pendampingan, dan tata kelola yang kuat,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi ruang bagi para Analis Kebijakan Pusjar SKMK LAN RI untuk memaparkan hasil analisis kebijakan terkait strategi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh.

Rinaldi, mewakili tim Analis Kebijakan, menjelaskan dalam pemaparannya bahwa program prioritas nasional pemerintahan Prabowo–Gibran tersebut memiliki relevansi tinggi bagi Aceh yang hingga kini masih bergulat dengan tingginya angka stunting dan kemiskinan.

Menurutnya, diseminasi ini tidak hanya bertujuan menyampaikan rekomendasi kebijakan, tetapi juga membuka ruang dialog lintas sektor untuk memperkuat kolaborasi, terutama dalam mengoptimalkan peran BUMG dan kelompok perempuan gampong sebagai penyedia bahan pangan bergizi dalam rantai pasok MBG.

Salah satu narasumber, dr. Fiona Desi Amelia, Sp.GK, AIFO-K, menyoroti pentingnya standar gizi dalam pelaksanaan MBG. Dalam pemaparannya, Fiona menekankan urgensi pemenuhan gizi sejak dini. Ia menegaskan bahwa, “Stunting hanya dapat dicegah bila 1000 Hari Pertama Kehidupan dipenuhi dengan gizi yang benar, karena pada masa inilah fondasi kesehatan dan kecerdasan anak dibentuk.” Ia juga menambahkan, “Gizi yang baik adalah fondasi generasi unggul; tanpa itu, seluruh investasi pembangunan kehilangan efektivitasnya.”

Dari perspektif akademik, Prof. Dr. Abd. Jamal, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berdampak ganda pada penguatan kualitas SDM dan ekonomi desa. “Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan sosial, tetapi investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penguatan rantai pasok desa,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa, “Keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh gizi yang benar dan rantai pasok yang terintegrasi, tanpa keduanya, upaya mencegah stunting dan mendorong pembangunan daerah tidak akan mencapai hasil optimal.”

Aspek pengawasan juga mendapat perhatian dari pihak kepolisian. Farhan Telaumbanua, Kepala SPPG Polda Aceh, menekankan pentingnya integritas pelaksanaan MBG di lapangan. Ia menyatakan, “Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberi makan, tetapi investasi gizi jangka panjang yang hanya berhasil jika pengawasan di lapangan benar-benar kuat dan bebas penyimpangan.”

Ia juga menegaskan pentingnya tata kelola yang terbuka, dengan menambahkan, “Integritas program MBG ditentukan oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan inklusif, mulai dari penyedia bahan baku, pengolah, hingga pelibatan ibu-ibu gampong tanpa dominasi elit lokal.”

Baca juga: Program MBG Berdampak Positif Bagi Ekonomi Masyarakat Abdya

Diskusi berjalan dinamis dan memperlihatkan komitmen bersama untuk mendorong implementasi MBG yang lebih efektif di Aceh. Para peserta menilai bahwa pemanfaatan potensi desa, peningkatan kapasitas BUMG, penguatan peran perempuan, serta penggunaan sistem monitoring berbasis data merupakan langkah krusial dalam memastikan keberlanjutan program.

Kegiatan ditutup dengan kesepahaman bahwa Pusjar SKMK LAN RI akan terus berperan sebagai pusat rujukan strategis dalam penyusunan dan penguatan kebijakan berbasis bukti. Dengan dukungan para pemangku kepentingan, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal dan berdampak signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat Aceh.(rel/*)