Pusat Beri Rp 5 Juta/KK, Modal Usaha Korban Banjir

Ringkasan Berita:

• Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan korban bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra akan mendapat bantuan Rp 5 juta per kk untuk pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi.
• Kalau misalnya Keluarga Penerima Manfaat ini memiliki usaha UMKM, maka nanti pendampingannya bersama kementerian UMKM.
• Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana di tiga provinsi Sumatera.

Tentu diharapkan ini bisa membuat keluarga-keluarga terdampak secara bertahap kembali pulih lewat usaha-usaha rintisan atau peningkatan keterampilan. Indeks dukungannya adalah sebesar Rp 5 juta per keluarga. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, korban bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra akan mendapat bantuan Rp 5 juta per keluarga untuk pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi. "Tentu diharapkan ini bisa membuat keluarga-keluarga terdampak secara bertahap kembali pulih lewat usaha-usaha rintisan atau peningkatan keterampilan. Indeks dukungannya adalah sebesar Rp 5 juta per keluarga," kata Ipul seusai rapat di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (7/1/2025). Ia mengatakan, penyalurannya didasarkan pada data yang ditandatangani oleh kepala daerah terdampak dan diverifikasi oleh BNPB.

"Tentu nanti pendampingannya bersama Kementerian Sosial dan kementerian-kementerian lain. Kalau misalnya Keluarga Penerima Manfaat ini memiliki usaha UMKM, maka nanti pendampingannya bersama kementerian UMKM. Kalau pekerja migran, nanti pendampingannya sama Kementerian P2MI," ujar Ipul.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, bantuan itu diberikan untuk pemberdayaan masyarakat. "Setelah rehabilitas rekonstruksi, ada namanya Rp 5 juta untuk pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itulah lintas kementerian dan sektor bersama-sama saling bersinergi, menambah, memperkuat," kata Cak Imin.

Per Selasa (6/1/2025), BNPB mengumumkan jumlah korban meninggal dalam bencana itu menjadi 1.178 jiwa. Sementara itu, jumlah pengungsi yang turun menjadi 242.174 jiwa. Di Aceh terdapat sembilan Kabupaten/Kota yang masih dalam status perpanjangan tanggap darurat, sementara sembilan lainnya telah beralih ke fase transisi darurat. Sementara Sumut dan Sumbar kini seluruhnya sudah masuk ke fase transisi darurat, termasuk Kabupaten Agam (Sumbar) yang menetapkan masuk ke status transisi darurat.(cnnindonesia.com)

Prabowo Bentuk Satgas Rehab Rekons 

Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana di tiga provinsi Sumatera. Satgas rehabilitasi ini akan diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno sebagai Dewan Pengarah. 

Lantas, apa perbedaan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Sumatera dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)? Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, BNPB bekerja ketika masa tanggap darurat bencana. "Secara normatif kalau BNPB kan bekerja di masa tanggap darurat," ungkap Prasetyo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). 

Sementara untuk satgas yang dibentuk akan mencakup soal rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh infrastruktur yang terdampak. "Nah, dan kalau Satgas ini kan tentunya tidak hanya kita berbicara mengenai penanganan tanggap darurat, tetapi juga sudah kemudian berbicara mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh infrastruktur yang terdampak," ujar Prasetyo. "Jadi perbaikan terhadap jalan yang terputus, perbaikan terhadap jembatan yang terputus, tentunya itu domainnya kemudian nanti akan dikerjakan di bawah Satgas ini," jelasnya lagi. 

Menurut Prasetyo, satgas ini tidak memiliki batasan waktu. Presiden RI menargetkan satgas bekerja secara cepat. "Lalau target ya secepat-cepatnya, kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama ini tentunya adalah sesegera mungkin, apa, dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian," tegasnya. 

Secara terpisah, Tito selaku ketua mengatakan tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Sumatera akan fokus pemulihan infrastruktur. "Ya melihat apa yang darurat mulai pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, kemudian masalah fasilitas kesehatan, pelayanan publik, ya semua," paparnya. Ia mengaskan satgas hanya fokus untuk tiga provinsi Sumatera yang terdampak banjir dan longsor pada November lalu. "Ini bencana Sumatera. 3 provinsi 52 kabupaten kota," paparnya.(kompas.com)