Irmawan Sorot Lambannya Penanganan Pascabencana di Sumatera, Percepat Pembangunan Huntara

Ringkasan Berita:Komisi V DPR RI gelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama mitra kerja, Selasa (27/1/2026)

 

Dalam RDP tersebut, Komisi V DPR RI menyoroti serius lambannya penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

 

Sorotan paling keras diarahkan pada gagalnya sistem peringatan dini banjir antara wilayah hulu Gayo Lues dan hilir Aceh Tamiang. 

SERAMBINEWS.COM - Komisi V DPR RI menyoroti serius lambannya penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama mitra kerja, Selasa (27/1/2026), DPR menegaskan perlunya percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta pembenahan sistem penanganan bencana secara menyeluruh.

Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, Irmawan menilai masih terjadi ketidakjelasan kewenangan antara BNPB, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perumahan dalam pembangunan hunian bagi korban bencana. 

Kondisi ini membuat masyarakat terus menunggu kepastian tempat tinggal yang layak, terutama menjelang bulan Ramadan.

“Minimal hunian sementara harus diselesaikan. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat beribadah tanpa tempat tinggal yang layak,” tegas Irmawan.

Baca juga: Usai Dikunjungi Irmawan, Dinas PUPR Pidie Mulai Survei Ablasi Krueng Reubee

Ia juga menyoroti keterbatasan lahan relokasi yang tak mampu disiapkan pemerintah daerah akibat keterbatasan anggaran. 

Karena itu, Komisi V meminta pemerintah pusat mengambil peran lebih besar agar pembangunan hunian tetap tidak terus terhambat.

Kondisi darurat juga terjadi di Kabupaten Gayo Lues yang sempat terisolasi total saat bencana melanda.

Seluruh jalur darat tertutup, sementara akses udara hanya mengandalkan pesawat perintis berkapasitas terbatas. 

Baca juga: Ngohwan Sikapi 400 Nakes Tenaga Bakti Dirumahkan, Sarankan Solusi Ini

DPR pun mendesak perpanjangan runway bandara perintis serta keberlanjutan penerbangan perintis dalam situasi bencana.

Selain itu, minimnya kehadiran Basarnas di wilayah terpencil turut disorot. 

Komisi V mendorong pendirian pos Basarnas di Gayo Lues guna mempercepat respons penyelamatan.

Gagalnya sistem peringatan dini banjir 

Sorotan paling keras diarahkan pada gagalnya sistem peringatan dini banjir antara wilayah hulu Gayo Lues dan hilir Aceh Tamiang. 

Baca juga: Irmawan Kembali Bantu Bus Sekolah untuk Aceh Besar, Diserahkan Oleh Ngohwan Ke Wabup Syukri M Jalil

Padahal, air membutuhkan durasi berjam jam untuk mencapai wilayah hilir, waktu yang seharusnya cukup untuk menyelamatkan warga.

“Nyawa manusia itu mahal. Selama masih bisa diselamatkan, negara wajib hadir,” ujar Irmawan.

Komisi V berharap tragedi di Aceh menjadi pelajaran nasional agar penanganan bencana ke depan lebih cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan jiwa.

Baca juga: Anggota DPR RI Irmawan Serahkan Bantuan Bus Sekolah Kemenhub untuk Pelajar Gayo Lues