Konferensi Munich Memanas, Uni Eropa Kritik Dewan Perdamaian Versi Trump

SERAMBINEWS.COM - Para pemimpin Uni Eropa melontarkan kritik keras terhadap inisiatif “Dewan Perdamaian Gaza” yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam Konferensi Keamanan Munich, Jumat.

Mereka menilai pembentukan dewan tersebut mengabaikan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta berpotensi menyimpang dari kerangka hukum internasional yang telah disepakati.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menuding Trump menggunakan Dewan Perdamaian sebagai “kendaraan pribadi”. Ia menegaskan, resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah memberi mandat jelas terkait pengelolaan pemerintahan dan rekonstruksi pascaperang di Gaza.

“Statuta Dewan Perdamaian tidak menyebutkan mandat PBB maupun Gaza secara eksplisit,” ujar Kallas. Ia juga menyoroti bahwa rancangan awal resolusi PBB menetapkan batas waktu tertentu dan menjamin partisipasi warga Palestina—hal yang dinilai tidak tercermin dalam inisiatif Trump.

Inisiatif tersebut pertama kali diluncurkan Trump dalam Forum Ekonomi Dunia di Swiss bulan lalu. Dewan itu dikabarkan beranggotakan sejumlah negara besar Timur Tengah seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki, serta negara lain termasuk Pakistan, Armenia, Azerbaijan, dan Indonesia.

Namun, teks piagamnya memberikan kewenangan luas kepada Trump sebagai ketua, termasuk hak menunjuk dan memberhentikan anggota—keputusan yang hanya bisa dibatalkan melalui suara dua pertiga mayoritas.

Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, turut menyuarakan keberatan. Ia menilai Eropa—yang selama ini menjadi salah satu penyandang dana utama Otoritas Palestina—justru tidak dilibatkan dalam inisiatif tersebut.

Dari Amerika Serikat, Senator Partai Demokrat Chris Murphy juga melontarkan kritik. Ia menyebut Dewan Perdamaian dibentuk secara tergesa-gesa dan menjadi bagian dari “kampanye konsisten Trump untuk mengasingkan sekutu-sekutu Amerika di Eropa”.

Murphy menilai pendekatan tersebut lebih berorientasi pada pencitraan ketimbang substansi. Ia juga mempertanyakan efektivitas gencatan senjata yang diumumkan Trump. “Apakah benar ada gencatan senjata? Ratusan warga Gaza telah terbunuh sejak pengumuman itu,” ujarnya.

AS: PBB Tak Mampu Selesaikan Perang Gaza

Sehari kemudian, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan pandangan berbeda. Dalam forum yang sama, ia mengatakan PBB “tidak dapat menyelesaikan perang di Gaza” dan hampir tidak berperan dalam penyelesaian konflik global saat ini.

“PBB masih memiliki potensi besar sebagai alat kebaikan di dunia. Namun dalam isu-isu paling mendesak, mereka tidak memiliki jawaban,” kata Rubio.

Sementara itu, utusan khusus yang ditunjuk Trump untuk Gaza, Nickolay Mladenov, mendesak agar dewan segera bergerak cepat. Ia memperingatkan bahwa kegagalan menerapkan tahap kedua gencatan senjata dapat memicu “perang tahap kedua”.

Menurutnya, rekonstruksi Gaza memerlukan pembentukan komite teknokratis yang efektif, pelucutan senjata, serta penarikan pasukan Israel.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, memperingatkan para pemimpin dunia agar tidak terjebak dalam “gelembung ilusi”. Ia menuding pemerintah Israel telah membuka seluruh Tepi Barat untuk pemukiman, yang menurutnya menjadi “paku terakhir di peti mati” Perjanjian Oslo.

Rencana Rekonstruksi dan Keterlibatan Indonesia

Perdebatan ini muncul menjelang pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang dijadwalkan pada 19 Februari di Washington, DC. Laporan media menyebut Trump akan mengumumkan rencana rekonstruksi Gaza bernilai miliaran dolar serta pembentukan pasukan stabilisasi bermandat PBB.