Wagub Pastikan Aceh Siap Sukseskan Program 3 Juta Rumah

Ringkasan Berita:

• Wagub AcehFadhlullah, memastikan Pemerintah Aceh siap menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program strategis Presiden.
• Rakor yang dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian itu membahas langkah konkret percepatan realisasi target pembangunan tiga juta rumah, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah
• Dengan adanya sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan persoalan backlog perumahan di Aceh dapat segera teratasi

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, memastikan Pemerintah Aceh siap menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program strategis Presiden. 

Komitmen tersebut ditegaskan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (25/2/2026).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian itu membahas langkah konkret percepatan realisasi target pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam rapat itu, Fadhlullah alias Dek Fadh, menegaskan bahwa Aceh akan segera menyesuaikan regulasi daerah agar program tersebut bisa berjalan efektif dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kita di Aceh sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo ini. Arahan Pak Mendagri soal pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan segera kita tindak lanjuti melalui regulasi di daerah (Perkada)," ujar Dek Fadh. 

Dek Fadh juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan memangkas hambatan birokrasi, terutama melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan tidak menjadi penghalang bagi percepatan pembangunan rumah MBR.

"Intinya, jangan sampai birokrasi menghambat hak rakyat untuk punya rumah. Kita ingin masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan langsung manfaat dari program 3 juta rumah ini dengan proses yang mudah dan harga yang murah," tambahnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian, dalam arahannya meminta seluruh kepala daerah untuk proaktif menangkap peluang ini sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. "Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing," tegas Tito.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini bertujuan agar harga rumah yang dibangun oleh pengembang tetap terjangkau bagi rakyat kecil.

Dengan adanya sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan persoalan backlog perumahan di Aceh dapat segera teratasi melalui skema renovasi maupun pembangunan rumah baru yang lebih masif.(ra)