AS Mulai Gunakan Pangkalan Inggris untuk Operasi Militer Melawan Iran

SERAMBINEWS.COM, LONDON – Pemerintah Inggris mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah mulai menggunakan sejumlah pangkalan militernya untuk mendukung operasi militer tertentu melawan Iran di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Dua pangkalan strategis yang kini digunakan oleh militer AS adalah pangkalan udara RAF Fairford di Gloucestershire, Inggris barat daya, serta pangkalan Diego Garcia di Kepulauan Chagos, Samudra Hindia.

Menurut laporan AFP, sebuah pesawat pengebom strategis jenis B-1 Lancer milik Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan mendarat di Fairford pada Sabtu (7/3/2026).

Selain itu, pesawat angkut berat C-5 Galaxy juga terlihat bersiaga di landasan pangkalan tersebut.

Penggunaan pangkalan militer Inggris oleh AS terjadi di tengah hubungan diplomatik yang sedikit menegang antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Sebelumnya, Trump melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Starmer yang dinilai lamban dalam memberikan dukungan militer.

Melalui platform Truth Social, Trump bahkan menyindir rencana Inggris yang baru mempertimbangkan pengiriman dua kapal induk ke kawasan konflik.

“Inggris Raya, sekutu besar kita di masa lalu, akhirnya mempertimbangkan dengan serius untuk mengirim dua kapal induk ke Timur Tengah. Tidak apa-apa, Perdana Menteri Starmer, kita tidak membutuhkan mereka lagi, tapi kita akan mengingatnya,” tulis Trump pada Sabtu malam.

Baca juga: Serangan Iran ke Pangkalan Amerika Serikat Makin Presisi, Intel Rusia Dituding Pasok Data

Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa kapal induk HMS Prince of Wales saat ini berada dalam status siaga tinggi.

Pemerintah Inggris telah meningkatkan kesiapan operasional kapal tersebut agar dapat segera berlayar jika penugasan resmi dikeluarkan.

Perdana Menteri Starmer, yang sebelumnya dikenal sebagai mantan pengacara hak asasi manusia, membela sikap awal pemerintahnya yang berhati-hati.

Ia menegaskan bahwa setiap aksi militer Inggris harus memiliki dasar hukum yang kuat serta perencanaan yang matang.

Namun, sikap tersebut mulai berubah setelah serangkaian serangan rudal dan drone Iran terhadap aset AS dan Israel dinilai mulai mengancam kepentingan nasional Inggris di kawasan.

Keputusan untuk ikut campur dalam konflik ini juga menjadi isu sensitif bagi Partai Buruh yang sedang berkuasa.

Para anggota parlemen masih dihantui oleh pengalaman invasi Irak tahun 2003 di bawah pemerintahan Tony Blair yang memicu trauma politik dan publik di Inggris.