Dapur MBG Terima Rp1 Miliar per Bulan, Perputaran Dana di Jabar Capai Rp5 Triliun

Ringkasan Berita:

• Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerima anggaran rata-rata sebesar Rp1 miliar setiap bulan.
• Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk operasional, tetapi juga berkontribusi pada perputaran ekonomi di daerah.
• Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat yang saat ini memiliki sekitar 5.000 SPPG, total uang yang beredar diperkirakan mencapai Rp5 triliun per bulan.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerima anggaran rata-rata sebesar Rp1 miliar setiap bulan.

Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk operasional, tetapi juga berkontribusi pada perputaran ekonomi di daerah.

Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat yang saat ini memiliki sekitar 5.000 SPPG, total uang yang beredar diperkirakan mencapai Rp5 triliun per bulan.

“Jika satu SPPG menerima Rp1 miliar per bulan dan jumlahnya 5.000, maka perputaran uang di Jawa Barat bisa mencapai Rp5 triliun setiap bulan,” jelas Dadan dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).

Ia menambahkan, sejak program ini berjalan selama kurang lebih 2,5 bulan, total dana yang telah beredar di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp11 hingga Rp12 triliun.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

Baca juga: Prabowo: Lebih dari 1.000 Dapur MBG Disetop Sementara untuk Evaluasi

Program ini sejak awal dirancang untuk mendorong penggunaan bahan pangan dari daerah setempat.

Dengan begitu, kebutuhan dapur MBG diharapkan dapat dipenuhi oleh petani, pelaku UMKM, dan industri pangan lokal.

Selain itu, Dadan menjelaskan bahwa sekitar 93 persen anggaran Badan Gizi Nasional langsung disalurkan ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan seluruh SPPG di Indonesia, yang jumlahnya kini telah mencapai 25.574 unit.

“Dengan sistem ini, distribusi dana menjadi lebih merata ke seluruh wilayah,” ujarnya.

Lebih lanjut, keberadaan SPPG juga membuka peluang kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional hingga tenaga profesional seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat sekitar.

Dadan juga menekankan pentingnya mendorong ekonomi sirkular di daerah.

Ia menyebutkan bahwa semakin banyak pemerintah daerah yang kini berupaya agar dana yang masuk dapat dibelanjakan untuk produk lokal.

“Sudah banyak kepala daerah yang ingin agar uang yang beredar di wilayahnya digunakan untuk membeli bahan baku lokal,” tambahnya.