Prabowo: Lebih dari 1.000 Dapur MBG Disetop Sementara untuk Evaluasi

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terpaksa dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
• Langkah penghentian ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh guna memastikan kualitas pelayanan program tetap terjaga, terutama dalam hal kebersihan, keamanan pangan, dan kecukupan gizi.
• Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti program MBG dihentikan, melainkan bentuk perbaikan

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terpaksa dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Langkah penghentian ini, menurut Prabowo, merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh guna memastikan kualitas pelayanan program tetap terjaga, terutama dalam hal kebersihan, keamanan pangan, dan kecukupan gizi.

“Sudah lebih dari seribu yang kita suspend, tepatnya sekitar 1.030 dapur,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti program MBG dihentikan, melainkan bentuk perbaikan agar pelaksanaannya lebih optimal dan tepat sasaran.

Ia juga mengaku turun langsung melakukan pengecekan serta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kondisi di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung peran Wakil Kepala BGN, Nanik, yang disebutnya tegas dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai dapur MBG.

Baca juga: Hasil Uji Sampel, Bakteri Ditemukan Dalam Menu MBG Pasie Raja Aceh Selatan

Lebih lanjut, pemerintah kini menerapkan sistem sertifikasi ketat bagi seluruh dapur yang terlibat dalam program tersebut.

Setiap dapur wajib memenuhi standar tertentu, mulai dari kualitas air, proses pengolahan makanan, hingga kebersihan peralatan.

“Kalau tidak memenuhi kriteria, ya ditutup sementara sampai diperbaiki,” tegasnya.

Selain pengawasan internal, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program ini.

Sekolah, orang tua, dan warga sekitar dipersilakan memberikan laporan jika menemukan ketidaksesuaian di lapangan.

Prabowo menilai keterlibatan publik penting untuk menjaga transparansi serta mencegah praktik pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kita harus berani menghadapi kenyataan, bukan hanya membuat laporan yang terlihat baik di atas kertas,” pungkasnya.

Baca juga: Angin Puting Beliung Landa Kaway XVI Aceh Barat, Atap Rumah Warga Rusak, BPBD Lakukan Pendataan

Baca juga: Sosok Pelaku Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus, BHC dan BHW Ternyata Orang yang Sama

Baca juga: Idul Fitri 1447 H Ditetapkan Hari Sabtu 21 Maret 2026, Ini Penjelasan Kemenag

Sudah tayang di Kompas.com