Minggu, 10 Mei 2026

Wacana WFH 1 Hari Sepekan Usai Lebaran, Pemerintah Bisa Hemat BBM hingga 20 Persen per Hari

Purbaya Yudhi Sadewa, menilai kebijakan ini bukan sekadar fleksibilitas kerja, tapi juga punya dampak nyata terhadap efisiensi energi.

Tayang:
Editor: Amirullah
Kompas.com/Rahel
PURBAYA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (5/2/2026). 

SERAMBINEWS.COM – Di tengah tekanan harga energi global yang belum mereda dan bayang-bayang terganggunya pasokan minyak dunia, pemerintah mulai memutar otak.

Bukan hanya dari sektor industri atau transportasi, pendekatan baru justru datang dari perubahan pola kerja.

Skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) kini kembali mengemuka.

Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan satu hari dalam sepekan setelah Lebaran, sebagai langkah adaptif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Harga Emas Antam Hari Ini 23 Maret 2026 Anjlok Puluhan Ribu, Berikut Daftar Lengkap Harga Emas

WFH Jadi Jurus Hemat Energi

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai kebijakan ini bukan sekadar fleksibilitas kerja, tapi juga punya dampak nyata terhadap efisiensi energi.

"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira," ujarnya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Pernyataan itu memang masih bersifat estimasi sederhana.

Namun, gambaran yang disampaikan cukup jelas: mengurangi mobilitas harian pekerja, walau hanya satu hari, bisa berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM secara nasional.

Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai melihat pola kerja sebagai bagian dari strategi energi.

Jika diterapkan secara konsisten, bukan tidak mungkin WFH akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan energi di tengah situasi global yang tak menentu.

Baca juga: Selat Hormuz Memanas, AS–Iran Saling Ancam, Harga Minyak Dunia Melonjak Tajam

Berlaku untuk ASN dan Didorong ke Swasta

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan ini tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mendorong sektor swasta untuk ikut berpartisipasi. Implementasinya dijadwalkan dimulai setelah libur Idul Fitri 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari respons terhadap kondisi global, terutama dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dan gangguan distribusi energi.

Baca juga: Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah dan Percepat Digitalisasi Pendidikan Nasional

Tidak Semua Pekerjaan Cocok WFH

Meski dinilai efektif untuk penghematan, Purbaya menegaskan bahwa penerapan WFH tetap harus mempertimbangkan produktivitas kerja. Tidak semua jenis pekerjaan dapat dijalankan secara optimal dari rumah.

"WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH," ucap dia.

Karena itu, kebijakan ini hanya dirancang satu hari dalam seminggu, sebagai titik tengah antara efisiensi energi dan efektivitas kerja.

Baca juga: Iran Hujani Wilayah Dekat Fasilitas Nuklir Israel dengan Rudal Balistik, Ratusan Orang Terkapar

Aturan Teknis Masih Disusun

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved