Kongres AS Terbelah, Perang Iran Terus Berlanjut Meski Ditolak Publik

Kongres AS Terbelah, Perang Iran Terus Berlanjut Meski Ditolak Publik

SERAMBINEWS.COM – Satu bulan sejak pecahnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, tekanan publik terhadap perang semakin meningkat, namun anggota parlemen AS belum mengambil langkah tegas untuk menghentikannya.

Dilansir melalui kantor berita Al Jazeera (29/3/2026), jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Amerika tidak setuju dengan keterlibatan militer di Iran, terutama karena dampaknya terhadap kenaikan harga bahan bakar.

Meski demikian, Kongres AS masih terpecah antara Partai Republik dan Demokrat dalam menyikapi konflik tersebut.

Upaya untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam melancarkan perang kembali gagal setelah Senat menolak resolusi Kekuatan Perang.

Baca juga: Kuba Terancam? Trump Lempar Sinyal Keras soal Target Berikutnya

Pemungutan suara berakhir dengan hasil 53 berbanding 47, dengan sebagian besar anggota memberikan suara sesuai garis partai.

Di tengah situasi ini, Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya memiliki peluang untuk meloloskan resolusi serupa, namun memilih menunda pemungutan suara.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kehati-hatian politik di tengah tekanan dari berbagai kepentingan, termasuk lobi pro-Israel dan pertimbangan elektoral.

Sementara itu, pemerintahan Trump belum menunjukkan strategi akhir yang jelas terkait konflik ini.

Pemerintah hanya menyoroti keberhasilan melemahkan kemampuan militer Iran tanpa menawarkan solusi jangka panjang.

Baca juga: Iran Ultimatum Negara Sekitar, Risiko Perang Besar Mengintai?

Para analis menilai perang kini memasuki fase “perang gesekan” yang justru dapat menguntungkan Iran.

Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, menyebut bahwa rezim Iran masih bertahan meski mengalami pelemahan signifikan.

Data jajak pendapat menunjukkan sekitar 61 persen warga Amerika menolak perang, sementara tingkat persetujuan terhadap Trump turun menjadi 36 persen, terendah sejak menjabat.

Di sisi lain, dukungan terhadap perang masih cukup kuat di kalangan Partai Republik, meski mulai muncul perbedaan pendapat di internal mereka.

Beberapa tokoh seperti Rand Paul dan Thomas Massie mulai menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan tersebut.

Baca juga: Houthi Ikut Perang, Serang Israel dan Picu Ancaman Lonjakan Harga Minyak Global